TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Indonesian Institute and Public Policy, Taufan Hunneman, mengatakan memiliki tiga catatan menarik terkait apa yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2016.

Satu di antara catatan akhir tahun yang disoroti Taufan adalah kemampuan kepolisian dalam melakukan deteksi dini potensi ganguan keamanan.

"Baik yang disebabkan oleh gerakan fundamentalisme maupun potensi keamanan lainnya sehingga secara umum keamanan secara nasional sangat kondusif," ujar Taufan dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Rabu (28/12/2016).

Catatan lain yang disoroti Taufan adalah di bidang ekononi terkait peran badan usaha milik negara (BUMN).

Ia menilai BUMN yang ada sejauh ini sudah menempatkan diri sebagai ujung tombak pembangunan di indonesia.

"Ada kemampuan menjalankan fungsi sebagai penyokong utama pembangunan infrastruktur serta ikut partisipasi dalam rangka ketahanan pangan di samping itu BUMN juga telah memaksimalkan potensinya untuk melakukan sinergi antar-BUMN

Ia juga memberikan kredit dan apresiasi atas keberhasilan menjalankan program amnesti pajak. Selain tiga catatan tersebut Taufan juga menilai ada banyak keberhasilan pemerintah sepanjang tahun 2016.

Namun, kata Taufan, tahun 2017 menyiratkan tantangan yang tidak mudah. Ian menyarankan sejumlah langkah buat pemerintah di tahun depan antara lain di bidang perkebunan.

"Dalam bidang perkebunan sdh saatnya kita memberikan perhatian kepada produksi kelapa sawit kita yang mampu memberikan devisa besar bagi penerimaan negara nomor dua di mana kelapa sawit kita menjadi kekuatan eksport terbesar di dunia. karena itu tentu sebagai kekuatan eksportir nomer 1 didunia akan banyak upaya-upaya yang dilakukan pihak eksternal untuk menghambat produktivitas hasil sawit nasional," ujar Taufan.

Cara penghambatan itu, jelas Taufan bisa saja lewat cara paling kuno misalnya dengan mempersoalkan terkait lingkungan hidup

"Kesempatan sangat baik saat ini dengan moratorium kelapa sawit diikuti dengan perbaikan di semua sektor penunjang produksi kelapa sawit," kata dia.

Dalam bidang minyak dan gas, Taufan menyarankan agar dibentuk BUMN khusus untuk mengantikan SKK Migas. BMUN khusus tersebut, kata dia, akan memberikan kejelasan dan kepastian dalam legal entity satu badan.

"Di samping itu juga sebaiknya urusan dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diserahkan secara business to businness biar lebih leluasa melihat kontrak di antara entitas bisnis. Hak kedaulatan pengelolaan sumber daya tetap di tangan negara namun implementasi seluruhnya di serahkan kepada BUMN Khusus. Kesempatan, tahun depan bersamaan dengan RUU Migas yang baru, bisa mengatur perubahan SKK Migas menjadi BUMN khusus sehingga lebih jelas akan kepastian bagi investor di samping itu memberikan jenjang karier bagi pegawai SKK Migas itu sendiri," ujarnya.

Di bidang sosial kemasyarakatan Taufan juga merasa perlunya ada tim khusus untuk membangun komunikasi dengan para ulama dan cendikiawan agama agar komunikasi antarpemeluk agama dapat terjaga secara baik. (*)