TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 'menyikat' 11 Kepala Daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang tahun 2016 ini.

Nama terakhir adalah Bupati Klaten Sri Hartini. KPK melakukan OTT terhadap Sri Hartinidi rumah dinasnya di Jalan Pemuda, Klaten Tengah, Jawa Tengah, Jumat (30/12/2016) tadi kemarin.

KPK langsung menyegel ruang kerja bupati di kantor Setda Klaten, ruang kerja kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten, ruang kerja Kepala Bidang Mutasi BKD Klaten.

Kemudian ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, mobil operasional rumah dinas Bupati Klaten berplat merah AD 100 C, dan menyita sejumlah dokumen.

Brikut para kepala daerah yang lebih dulu tangkap oleh KPK

Bupati Subang Ojang Sohandi

DITUNTUT 9 TAHUN PENJARA - Mantan Bupati Subang, Ojang Sohandi, menjalani sidang lanjutan kasus suap pengurusan perkara korupsi dana BPJS Kabupaten Subang dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (15/12/2015). Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Ojang hukuman 9 tahun penjara plus denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Ojang Sohandi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan uang sebesar Rp 528 juta kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus korupsi anggaran BPJS Kabupaten Subang tahun 2014. Petugas KPK menemukan uang sebesar Rp 385 juta di mobil milik Ojang. KPK menduga uang tersebut merupakan bentuk gratifikasi terhadap Ojang selaku penyelenggara negara.

Bupati Rokan Hulu Suparman

Bupati Rokan Hulu nonaktif Suparman kembali menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/7/2016). Suparman diperiksa KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan RAPBD-P 2014 dan RAPBD Riau Tahun 2015 saat ia menjadi anggota DPRD Riau. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Pada April 2016, KPK menetapkan Bupati terpilih Rokan Hulu, Suparman sebagai tersangka.
Suparman ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima pemberian atau janji terkait pembahasan R-APBD tahun 2014 dan 2015.

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam (batik merah) tiba di kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan, Senin (24/10/2016). Nur Alam diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008-2014. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra, selama 2009 hingga 2014.

Nur Alam diduga melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

Penyidik KPK menduga Nur Alam menerima pemberian dari pihak swasta dalam setiap penerbitan izin pertambangan yang dikeluarkan tanpa mengikuti aturan yang berlaku.

Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian

Yan Anton Ferdian tersangka suap di Kabupaten Banyuasin tiba di kantor KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, Selasa (18/10/2016). Yan Anton Ferdian menjalani pemeriksaan lanjutan untuk tersangka Rustami terkait kasus suap dalam proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. TRIBUNNEWS/HERUDIN

KPK menetapkan Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian sebagai tersangka dalam kasus suap terkait proyek di Dinas Pendidikan dan dinas lainnya di Kabupaten Banyuasin.
Yan Anton diduga menerima suap terkait proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

Wali Kota Madiun, Bambang Irianto

Wali Kota Madiun Bambang Irianto ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (23/11/2016). Bambang Irianto resmi ditahan KPK setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi saat menjabat sebagai wali kota pada periode 2009-2014 terkait pembangunan Pasar Besar Kota Madiun. Warta Kota/Henry Lopulalan

Bambang diduga menerima gratifikasi saat menjabat sebagai Wali Kota pada periode 2009-2014.
Bambang diduga secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan penyewaan proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun.

Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan

Bupati Tanggamus, Lampung, Bambang Kurniawan keluar dari gedung KPK dengan memakai rompi tahanan usai diperiksa, di Jakarta, Kamis (22/12/2016). Bambang Kurniawan ditahan KPK berkaitan dugaan kasus suap berkaitan dengan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2016. Bambang diduga memberikan uang ke DPRD Tanggamus untuk memuluskan pengesahan APBD. TRIBUNNEWS/HERUDIN

KPK menetapkan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan sebagai tersangka.
Bambang diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016.

Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome

Bupati Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur (NTT), Marthen Dira Tome memakai baju tahanan usai diperiksa penyidik di kantor KPK, Jakarta, Selasa (15/11/2016). Marthen Dira Tome ditahan KPK karena menghalangi penyelidikan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2007. TRIBUNNEWS/HERUDIN

KPK kembali menetapkan Marthen Dira Tome sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) di Nusa Tenggara Timur. Status tersangka Marthen pada November 2014 lalu, pernah dibatalkan oleh hakim dalam gugatan praperadilan. Pada Senin (14/11/2016), Marthen ditangkap di kawasan Tamansari, Jakarta Barat.

Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun

Samsu Umar Abdul Samiun

Penetapan Samsu sebagai tersangka terkait dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar pada 2012. Samsu sebelumnya mengaku pernah memberikan uang Rp 1 miliar untuk Akil.

Ketika uang itu diberikan, sekitar 2012, Akil masih menjabat hakim konstitusi. Menurut Samsu, pemberian uang Rp 1 miliar itu berkaitan dengan sengketa Pilkada Buton yang bergulir di MK.

Wali Kota Cimahi, Atty Suharti

Tersangka Walikota Cimahi (nonaktif) Atty Suharti Tochija diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/12/2016). Atty dimintai keterangan untuk tersangka pengusaha pelaksana proyek Hendriza Soleh Gunadi (HSG), dalam kasus suap ijon pengerjakan proyek pembangunan Pasar Atas Barokah (PAB) Cimahi tahap II, yang menelan anggaran sebesar Rp57 Milyar. TRIBUNNEWS/HERUDIN

KPK menetapkan Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan suaminya M Itoc Tochija sebagai tersangka. Selain keduanya, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yakni Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi sebagai tersangka pemberi suap.

Dalam pemeriksaan, para penyuap mengakui bahwa pemberian sebesar Rp 500 juta kepada Atty dan Itoc terkait proyek pembangunan tahap dua Pasar Atas Baru Cimahi.
Kedua pengusaha ingin menjadi kontraktor proyek pembangunan pasar yang nilai total proyeknya mencapai Rp 57 miliar.

Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman

Bupati Nganjuk Taufiqurahman (tengah) berjalan dikawal anggota kepolisian saat proses penggeledahan oleh KPK di rumah dinas (rumdin) bupati di Nganjuk, Jawa Timur, Senin (5/12).

Taufiq ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga terlibat korupsi terkait 5 proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2009.
Selain itu, ia juga disangka menerima gratifikasi sejak tahun 2008. (tribuin/kcm/yat)