Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Penangkapan PSK Asal China Bukti TKA Ilegal Gunakan Izin Wisata untuk Bekerja

Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay mengakui adanya tenaga kerja asing (TKA) ilegal. Mereka menggunakan izin wisata untuk bekerja.

Penangkapan PSK Asal China Bukti TKA Ilegal Gunakan Izin Wisata untuk Bekerja
Warta Kota/henry lopulalan
Sejumlah perempuan Warga Negara Asing (WNA) yang diamakankan saat Operasi Pengawasan Orang Asing diperlihatkan kepada awak media di Direktorat Jenderal Imigrasi, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (1/1/2017). Operasi Pengawasan Orang Asing mengamankan 76 perempuan berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok berusia 18-30 dan berkegiatan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Warta Kota/henry lopulalan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay mengakui adanya tenaga kerja asing (TKA) ilegal. Mereka  menggunakan izin wisata untuk bekerja. 

Hal itu terkait 76 wanita berkewarganegaraan Cina terjaring razia di malam pergantian tahun oleh Ditjen Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM.

"Kalau perempuan PSK, saya kira sangat mudah menggunakan bebas visanya untuk bekerja. Apalagi, pekerjaan mereka tidak mesti harus dilakukan lebih dari 30 hari," kata Saleh melalui pesan singkat, Senin (2/1/2017).

Saleh mengatakan bebas visa berlaku selama 30 hari. Sehingga bila ada yang masuk ke Indonesia dan hanya bekerja 28 hari menjadi sulit untuk memantau. "Untungnya, pihak imigrasi agak jeli. Dan belakangan sudah banyak yang dideportasi kembali ke negaranya masing-masing," kata Saleh.

Saleh mengapresiasi pihak imigras atas kerja kerasnya. Ia mengharapkan pengawasan seperti ini lebih ditingkatkan. 

"Dengan begitu, WNA yang hendak menyalahgunakan bebas visa masuk, ruang geraknya semakin terbatas," kata Saleh.

Politikus PAN itu juga meminta pihak imigrasi  dapat bekerjasama dengan kementerian parawisata, kemenaker, kemenlu, kepolisian, BIN, dan BAIS dalam melakukan pengawasan. "Dengan kerjasama dan sinergi itu, pengawasannya bisa lebih holistik dan komprehensif," kata Saleh.

Sebelumnya, sebanyak 76 wanita berkewarganegaraan Cina terjaring razia di malam pergantian tahun oleh Ditjen Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM.
"Ini rekor buat kami karena banyak sekali yang tertangkap dan seluruhnya perempuan. Mereka tertangkap karena menyalahi izin," ujar Direktur Wasdakim Kemenkumhan, Yurod Saleh di Kantornya, Jakarta, Minggu (1/1/2017).

Sebagian wanita itu terjaring saat menjadi terapis di tempat hiburan malam dan telah menyalahi izin keimigrasian, sebagian lainnya menjadi pemandu lagu dan pekerja seks komersial.

Untuk tarif, Yurod menyebutkan mulai dari Rp 2,8 juta hingga Rp 5 juta dalan sekali melakukan transaksi. Mereka yang tertangkap berusia rata-rata 18-30 tahun.

"Mereka ini korban dari perdagangan ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," tambahnya.

Dari razia itu, diamankan barang bukti berupa 92 buah paspor kewarganegaraan Cina, Kwitansi/Bukti Pembayaran, uang sejumlah Rp 15 juta, pakaian dalam dan beberapa alat kontrasepsi.

Mereka akan dijatuhi hukuman mulai dari membayar denda, deportasi, hingga hukuman kurungan maksimal 5 tahun karena telah menyalahi izin imigrasi.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas