Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Gerindra menyatakan tetap berada di luar pemerintahan. Kabar masuknya Gerindra dalam pemerintahan Joko Widodo hanyalah isu.

"Itu isu. Ketua Umum Gerindra (Prabowo Subianto) berulang kali menegaskan kepada kami bahwa Gerindra  konsisten diluar pemerintahan," kata Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid ketika dikonfirmasi, Rabu (4/1/2017).

Sodik menegaskan Gerindra tidak akan mengubah kebijakan partai meskipun Presiden Jokowi mendekat kepada Prabowo Subianto. Ia mengatakan Prabowo sebagai tokoh senior dan negarawan dapat membedakan kedekatan pribadi dengan urusan partai serta negara.

"Beliau sangat sportif,pemaaf dan bukan tipe pendendam dan akan menghargai siapapun yang berniat dan bekerja baik untuk bangsa dan rakyat Indonesia," kata Sodik.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu menuturkan Prabowo tetap mengambil posisi diluar pemerintahan sebagai kekuatan check and balance.

"Soal informasi empat posisi untuk Gerindra bisa jadi Jokowi mempersiapkannya untuk Gerindra dan info Itu didapat oleh Arief Poyuono (Waketum Gerindra). Tapi saya yakin kebijakan partai akan tetap diluar," kata Sodik.

Sebelumnya, Waketum Gerindra Arief Poyuono menuturkan Ketua Umum Prabowo Subianto pasti menginformasikan kepada pengurus DPP jika ada tawaran dari Presiden Jokowi.

"Tapi saya sudah dapat info A1 dari orang dekat Pak Joko Widodo, bahwa Gerindra di tawarkan empat posisi di pemerintahan yaitu Menkopolkam, Mentan, Menaker dan Kepala Staf Kepresidenan ," kata Arief melalui pesan singkat, Selasa (3/1/2016).

 Arief mengatakan tawaran masuknya Gerindra ke pemerintahan akan diserahkan kepada Prabowo Subianto. Arief menegaskan kembali keputusan  berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo - JK beraada ditangan ketua dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto.

"Kami sebagai anak buah tinggal ikut saja," kata Arief.