Luhut: Jangan Buat Dusta di Antara Kita
Luhut mengatakan, evaluasi ini dilakukan karena jumlah turis dari sejumlah negara tersebut yang masuk ke Indonesia sangat kecil.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah sudah mengantongi daftar negara-negara yang akan dievaluasi terkait kebijakan bebas visa.
Namun, ia menolak menyebutkan negara-negara tersebut.
"Tapi tentu terlalu early kalo saya buka. Biar nanti Dirjen Imigrasi dan terkait lakukan evaluasi itu," kata Luhut, di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1/2016).
Luhut mengatakan, evaluasi ini dilakukan karena jumlah turis dari sejumlah negara tersebut yang masuk ke Indonesia sangat kecil.
Baca: Ketua PBNU Dukung Peninjauan Kembali Kebjakan Bebas Visa Kunjungan
Selain itu, pemerintah juga mengantisipasi apabila visa tersebut disalahgunakan untuk bekerja di Indonesia.
"Tapi saya ingin garisbawahi karena ini bidang saya, jumlahnya sangat sedikit pariwisata yang masuk ke Indonesia itu untuk tinggal cari kerja di Indonesia. Jadi kalau ada yang ngomong bilang jumlahnya ribuan bahkan ratusan ribu, saya pengen orangnya datang ke saya, tunjukkan angkanya, di mana, kita pergi sama-sama. Jangan kita buat dusta di antara kita," ujar Luhut.
Ia menegaskan, pemerintah siap dikritik jika disertai data dan fakta yang jelas.
Baca: JK Setuju Kebijakan Bebas Visa China Perlu Dievaluasi
Namun ia tidak terima apabila kritik itu hanya berdasarkan perkiraan semata.
"Saya kadang sedih, intelektual kita kadang ngomong ngawur," kata Luhut.
"Sekali lagi saya imbau, intelektual kita siapa saja dia, di mana angkanya, tunjukkan, saya mau pergi sama dia. Kalau saya salah, saya mau angkat tangan. Tetapi kalau dia salah, awas dia," tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera mengevaluasi dan mencabut kebijakan bebas visa.
Kebijakan itu dinilai telah menimbulkan keresahan di masyarakat.
Belakangan, kata Saleh, kian banyak tenaga kerja asing yang menyalahgunakan program bebas visa untuk bekerja di Indonesia.
Fakta itu diperkuat dengan sejumlah penangkapan yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
Penulis : Ihsanuddin
