Wakil Ketua DPR Dukung Penangguhan Kerjasama Militer Indonesia-Australia
Fadli percaya, bahwa TNI telah melalui pertimbangan yang matang dalam mengambil kebijakan penangguhan kerjasama dengan Australia ini.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Fajar Anjungroso
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mendukung langkah TNI yang menyatakan kerjasama militer Indonesia dan Australia untuk sementara ini ditangguhkan.
Dia pun masih menunggu keterangan lebih detail dari pihak TNI terkait penangguhan kerjasama militer tersebut.
DPR RI melalui Komisi I kata Fadli akan meminta keterangan secara resmi kepada TNI soal penangguhan kerjasama militer dengan Australia.
Fadli percaya, bahwa TNI telah melalui pertimbangan yang matang dalam mengambil kebijakan penangguhan kerjasama dengan Australia ini.
"Kita dukung sikap pemerintah untuk mengedepankan kepentingan nasional dalam hal ini," kata Fadli melalui pesan singkatnya, Kamis (5/1/2017).
Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, terkait ditemukannya materi pelatihan militer Australia di pangkalan militer di Perth, yang bermuatan negatif tentang TNI serta adanya unsur penghinaan terhadap Pancasila, jika terbukti benar, maka harus ada pernyataan resmi pemerintah Indonesia untuk meminta keterangan dan penjelasan kepada pemerintah Australia. Sebab menurutnya hal ini, telah menyangkut ideologi dasar negara.
"Hal di atas penting dilakukan pemerintah Indonesia, agar terbangun mutual trust dalam hubungan kerjasama Indonesia-Australia. Sebab hubungan bilateral yang baik, tak hanya didasarkan unsur saling menguntungkan, tapi juga kesetaraan dan saling percaya (mutual benefit, equality, and mutual trust)," tuturnya.
Fadli Zon pun berharap kerjasama militer Indonesia dan Australia dapat kembali berjalan baik. Menurutnya, hubungan kerjasama kedua negara memang strategis dan harus stabil.
"Sebab, dengan letak geografis berdekatan, kedua negara sama-sama memiliki tantangan keamanan yang tak mudah dan butuh kerjasama kuat, seperti melawan terorisme, human trafficking, keamanan maritim, dan ancaman keamanan kawasan lainnya," tandasnya.