Disebut Media Australia Ingin Jadi Presiden, Ini Kata Panglima TNI
beberapa media Australia menyorot keputusan Gatot Nurmantyo untuk menghentikan kerja sama militer antara TNI dengan Australia.
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo enggan menanggapi dirinya disebut sejumlah media Australia berambisi menjadi presiden RI, pasca kontroversi menghentikan kerja sama militer dengan Negeri Kangguru tersebut.
"Ya ngga usah ditanggapi. Kalau ditanggapi lagi cape deh," kata Gatot saat ditemui wartawan di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2017).
Saat dimintai komentarnya lebih lanjut, Gatot tetap enggan menjawab.
"Ngga usah ditanggapi. Saya juga enggak apa-apa kok. Biasa-biasa aja," katanya.
Diberitakan sebelumnya, beberapa media Australia menyorot keputusan Gatot Nurmantyo untuk menghentikan kerja sama militer antara TNI dengan Australia.
Media-media tersebut termasuk seperti Sydney Morning Herald, Fairfax Media, dan Australian Financial Review.
Dalam artikel Sydney Morning Herald yang berjudul 'Why Indonesian General Gatot Nurmantyo Halted Military Ties with Australia', dibahas alasan di balik keputusan tersebut.
Seorang sumber yang tak disebutkan namanya mengatakan pada Fairfax Media bahwa Gatot Nurmantyo sebenarnya memiliki ambisi untuk terjun di dunia politik.
Hal itu terlihat dari keputusan Gatot Nurmantyo untuk menghentikan kerja sama militer dan menarik prajurit-prajurit terbaiknya dari pelatihan khusus militer di Australia.
Semua keputusan itu dilakukan Gatot Nurmantyo secara sepihak, tanpa referensi dari Presiden Joko Widodo.
Gatot Nurmantyo juga seakan membesar-besarkan kasus pelecehan Pancasila dan TNI di publik, yang seharusnya ditangani tanpa harus mengangkatnya ke ranah publik.
"Gatot malah memicu agar kasus ini meledak. Padahal, seharusnya ditangani secara diam-diam," kata seorang sumber tersebut.
"Gatot tampaknya berambisi untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.