DPR: Pemerintah Perlu Meninjau Ulang Sekolah Kedinasan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani mengatakan, kejadian kekerasan yang berujung pada meninggalnya taruna yang sedang menempuh pendidikan seringkali terjadi di Indonesia.

Anehnya kejadian seperti itu terjadi pada sekolah-sekolah kedinasan yang dibiayai oleh negara.

Menurutnya, pemerintah harus meninjau ulang kehadiran sekolah kedinasan, evaluasi menyeluruh harus dilakukan.

"Ini mutlak diperlukan karena jangan sampai nyawa dianggap sesuatu yang murah sehingga dengan gampangnya dipermainkan," kata Miryam melalui pesan singkatnya, Kamis (12/1/2017).

Politikus Partai Hanura itu menuturkan, evaluasi harus dilakukan baik dari manajemen pendidikan, keberadaan sekolah kedinasannya, atau sistem pengajaran yang berlangsung.

"Selama ini saya melihat bahwa uang negara seakan menjadi halal untuk digunakan sebagai sarana menghilangkan nyawa orang lain," tuturnya.

Terkait STIP, lanjut Miryam, selain komisi V sidak dirinya kira perlu juga untuk memanggil Kemenhub dan menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Hasilnya akan kita sinkronisasi dengan temuan-temuan di lapangan.

"‎Yang kemudian akan menghasilkan rekomendasi apakah sekolah kedinasan ini masih layak dilanjutkan atau lebih baik dihentikan demi kepentingan yang lebih besar," tandasnya.