TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menegaskan  tidak pernah menyebutkan 'TNI lebay' dalam kasus pelecehan Pancasila oleh oknum tentara Australia.

Menurut Charles, hal tersebut ditegaskan sebagai klarifikasi terkait adanya kabar seolah-olah dirinya menyebut TNI lebay.

"Sekali lagi, sesungguhnya,  saya tidak pernah berkomentar 'TNI lebay' terkait kasus pelecehan Pancasila oleh oknum serdadu Australia itu.  Justru saya dalam kapasitas sebagai anggota DPR melakukan fungsi dan tugas saya mengingatkan TNI, agar selalu konsisten taat aturan," kata Charles melalui pesan singkat, Jumat (13/1/2017).

Charles memahami kekesalan yang dirasakan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan seluruh jajaran TNI atas pelecehan ideologi negara oleh oknum serdadu Australia.

Karena itu, Charles berharap negara harus tegas terhadap kasus pelecehan Pancasila yang terjadi di dalam negeri dan luar negeri yang dilakukan oleh oknum-oknum yang anti Pancasila, NKRI, bendera Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika dan simbol-simbol negara lainnya.

"Namun bagaimanapun, dalam hubungan antar negara permasalahan harus diselesaikan sesuai dengan norma-norma dan aturan diplomasi yang berlaku," kata Politikus PDIP itu.

Charles melihat adanya potensi pelanggaran UU dalam hal pembatalan hubungan kerjasama pertahanan dengan Australia.

Diketahui, sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, disebutkan bahwa pembatalan kerjasama internasional hanya bisa dilakukan oleh seorang Menteri atau Presiden, bukan oleh Panglima TNI.

Oleh karena itu, ia akan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap mitra-mitra kerja termasuk dalam hal ini TNI. 

Charles juga menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu angkatan perang terbaik di dunia yang harus berpegang pada aturan yang berlaku.

Sebab, publik berharap banyak agar TNI bisa menjadi garda terdepan melindungi NKRI dan Pancasila.‎

"Demikian pernyataan klarifikasi saya. Saya berharap tidak ada lagi kesalahpahaman terkait hal ini dan hormat saya bagi seluruh prajurit TNI yang setia menjaga NKRI," kata Charles.

Sebelumnya, Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR) melaporkan anggota Komisi I Fraksi PDIP Charles Honoris ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Gema MKGR melaporkan Charles atas ucapannya yang menyebut sikap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memutus kerja sama militer dengan Australia sebagai pencitraan.