Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Golkar mengusulkan sistem proporsional tertutup dalam rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu.

Anggota Komisi II DPR dari Golkar,  Hetifah Sjaifudian menuturkan politik uang yang merebak menjadi salah satu alasannya.

"Dengan sistem suara terbuka berdasarkan suara terbanyak, orang berusaha untuk meraih simpati dan salah satu cara tentu saja dengan salah satu caranya dengan memberikan uang atau berupa barang untuk membuat masyarakat memilih secara langsung," kata Hetifah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Maraknya politik uang atau money politics berdampak pada meningkatnya korupsi.

Hetifah menuturkan seseorang yang sudah terpilih menduduki jabatan publik dengan biaya kampanye yang besar akan merangsang korupsi.

"Kemudian juga bentuk kompensasi atau kompetisi yang ada di dalam internal pun itu sangat merusak," kata Wasekjen Golkar itu.

Alasan lainnya, sistem pemilu yang ada saat ini tidak memberikan efek penguatan partai politik.

Peran parpol cenderung kecil, sehingga lebih menitikberatkan pada individu calon legislatif.

"Sehingga partai politik sebagai lembaga tentunya sebagai pilar dari demokrasi itu melemah. Itu sebetulnya efek yang sulit dinilai pengorbanannya," kata Hetifah.

Golkar, kata Hetifah, menginginkan partai politik diperkuat dengan orang-orang yang terpilih tidak hanya semata-mata popularitas serta kekuatan dana.

"Kita ingin nanti orang-orang yang duduk di DPR ataupun menduduki jabatan jabatan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan sudah memiliki pengalaman di dalam organisasi maupun pelayanan publik," kata Hetifah.

Hetifah mengatakan sistem proporsional tertutup juga mengharuskan partai politik memperbaiki demokrasi internal.

Contohnya, metode pencalonan serta rekruitmen calon legislatif harus dilakukan secara akuntabel.

Hal itu untuk menghindari korupsi politik dalam partai.

"Apabila kita memakai sistem tertutup juga ingin menjamin representasi nya, misalnya dalam hal ini Katakanlah representasi perempuan atau generasi muda itu tetap bisa dijaga juga. Jadi jangan sampai oligarki partai masih tetap menjadi faktor yang mempengaruhi proses pencalonan seseorang," kata Hetifah.