TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengundang pengurus Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia dan Wali Gereja Indonesia ke Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Dalam pertemuan itu, Jokowi banyak bicara mengenai masalah intoleransi yang belakangan kerap terjadi.

"Beliau mengatakan bahwa apa yang terjadi kelihatannya kasus intoleransi beragama, dibalik itu ada persoalan politik, ada persoalan ekonomi," kata Ketua PGI Albertus Patty usai bertemu Presiden.

"Jadi mereka yang memanfaatkan, mereka yang dulu tersingkir, karena mafia-mafia ini tersingkir, sekarang memanfaatkan jubah-jubah agama itu, instrumentalisasi agama itu, justru untuk melakukan kepentingan-kepentingan mereka,"kata dia.

Oleh karena itu, kata Patty, dalam pertemuan tersebut Presiden juga menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen kepada Pancasila, UUD 1945 dan Kebinekaan.

Pemerintah, kata dia, berjanji akan selangkah demi selangkah menyelesaikan persoalan intoleransi ini dengan baik.

"Presiden juga mengatakan, kita harus mengingatkan umat supaya kritis terhadap isu-isu yang berkembang. Padahal di balik itu, sebetulnya motifnya politik dan ekonomi," ucap Patty.

Patty pun memastikan persekutuan gereja Indonesia akan membantu pemerintah.

PGI bakal terus mengingatkan kepada publik bahwa ada kepentingan yang bermain di balik terjadinya intoleransi antar umat beragama akhir-akhir ini.

PGI juga akan menjelaskan kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi kasus intoleransi yang terjadi.

"Persoalan intoleransi sebenarnya sudah dari dulu ada. Tapi seperti Presiden katakan, ini sudah terlalu lama dibiarkan. Difasilitasi bahkan," ucapnya.(Ihsanuddin)