Laporan Wartawan Tirbunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Archandra Tahar mengaku kerap kali mendapat keluhan dari perusahaan tambang asing mengenai kewajiban divestasi saham 51persen setelah sepuluh tahun produksi, kepada pemerintah. 

Hal tersebut disampaikan dalam acara diskusi publik mengenai pertambangan di Penang Bistro, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).

Lelaki kelahiran Padang, Sumatera Barat, 46 tahun lalu itu menjelaskan, para perusahaan itu bilang keberatan karena menurut mereka itu terlalu banyak.

Menanggapi hal tersebut, menurutnya pemerintah sudah baik, karena kewajiban yang seharusnya dilakukan sejak beberapa tahun lalu itu, baru dilakukan sekarang.

Ia juga menegaskan, bahwa pemerintah akan tetap menjalankan peraturan tersebut.

"Kan tadi pertama, udah dijelaskan juga, dalam sepuluh tahun setelah produksi. Kalau ini udah tahun ke sepulunya dia, sekarang dia harus divestasi 51 persen," kata Archandra Tahar.

"Pak berat pak, ini gimana ini gimana ini," tutur Archandra Tahar menirukan keberatan perwakilan perusahaan asing yang disampaikan kepadanya.

"Lah yang dulu-dulu kenapa ngga dilakukan? Kan gitu. Coba baca KK generasi yang sebelumnya, apa isinya di sana? Divestasi loh, ada dalam KK itu," tegas Archandra Tahar.

"Sekarang menanyakan ke pemerintah, kok mau ditaruh 51 persen? Jawabannya adalah, ini perintah bapak presiden. Terus bapak-bapak, ibu-ibu protes ke saya dan pak menteri, pak kok mau ditaruh 51 (persen). Bapak menyuruh saya melawan bapak presiden? Ngga kan? Ini adalah perintah bapak presiden, 51 persen harus divestasi dan milik Indonesia," tambahnya. (*)