Laporan Wartawan Tribunnews.com, Y Gustaman 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia seharusnya dapat dengan mudah melawan informasi hoax atau berita palsu dan fitnah. Dengan segala potensinya hal itu memungkinkan.

Direktur Eksekutif Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria, menjelaskan komitmen antihoax dan fitnah harus disertai semangat memproduksi konten yang benar dan bermanfaat.

Jika dilakukan serius, sebenarnya Indonesia berpotensi memiliki pasukan siber terbesar di dunia. Jumlah pelajar Indonesia mencapai 54 juta orang, mereka potensial menjadi pembuat konten handal.

Semangat pengguna internet sehat yang komit memproduksi konten bermanfaat dan baik tersebut terus digalakkan individu, kelompok lewat sosialisasi dengan menyentuh publik secara langsung.

Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi, misalnya. Mereka terpanggil dengan kembali menggelar aksi di area hari bebas kendaraan di Jakarta pada Minggu (29/1/2017).

Aksi yang dimulai pukul 06.30 WIB sampai pukul 09.00 WIB bertujuan meningkatkan masyarakat terhadap hoax dan fitnah, meningkatkan kreativitas dalam melawan hoax dan fitnah, dan meningkatkan gotong royong masyarakat.

Hariqo mencontohkan ada informasi bohong soal pengobatan, maka publik tidak harus menunggu Kementerian Kesehatan RI yang meluruskan, mahasiswa yang paham ilmu kesehatan pun harus bergerak.

Dari aksi ini sekurangnya seribuan warga mendantangani di atas spanduk ukuran 7 Meter x 6 Meter, yang bertuliskan; Hidup Tanpa Hoax Dan Fitnah; Kolaborasi Pengguna Media Sosial untuk Kepentingan Nasional. 

Merefleksi panggilan publik yang begitu antusias terhadap gerakan di atas Hariqo menceritakan sekelumit pengalamannya.

“Tahun 2016 saya pernah diskusi di Kementerian Luar Negeri Malaysia. Daam sesi istirahat, saya ngobrol dengan kawan dari Malaysia, ia protes soal asap dari Indonesia yang sampai ke Malaysia. Sambil bercanda, saya bilang, kamu protes aja di Twitter, mention akun @Pak_JK atau @jokowi. Dia bilang, wah jangan nanti kami diserang pengguna medsos Indonesia, jumlah kalian banyak. Nah orang Malaysia saja tahu potensi kita, oleh karena itu jangan sampai pilkada serentak memecah-mecah kita, pengguna medsos kita harus bersatu melawan negara-negara yang memprovokasi Papua untuk merdeka”, jelas Hariqo kepada Tribunnews.com, Selasa (31/1/2017).

Sebagai tahapan awal, menurut Hariqo, masyarakat utamanya pelajar dan mahasiswa harus didorong jadi produsen konten sesuai minat dan bakatnya.

Pemerintah pusat/daerah, kementerian/lembaga, organisasi swasta, dll harus memperbanyak lomba-lomba yang mengajak pelajar dan mahasiswa memproduksi konten.

“Bukan semata penyebar konten, mereka harus jadi generasi upload, bukan semata generasi download. Saya usul, agar pelajar yang produktif memproduksi dan mengupload konten positif, inspiratif, kritik membangun di internet diberikan hadiah”, Hariqo menambahkan.

Solusi lain melawan hoax dan fitnah adalah, memanggil semua pengusaha medsos dan menagih komitmennya menghapus berita hoax dan fitnah.

Dikatakan diaz hoax dan fitnah bisa dideteksi dengan teknologi, tapi ini tidak akan akurat 100 persen, karenanya manual juga harus dilakukan.

"Mereka para pengusaha Twitter, Facebook, Instagram, Google, dll harus menambah SDM di kantornya masing-masing untuk menghadapi hoax dan fitnah. Teknologi oke, tapi pemantauan manual tetap harus dilakukan,” jelas Hariqo.

Selain itu, untuk menghadapi hoax dan fitnah, maka term of use saat seseorang membuat akun medsos harus diubah dalam format tanya jawab. Contoh, 'jika kami memberikan akun Twitter ini, Anda berjanji tidak melakukan fitnah?'

Intinya Pemerintah harus memaksa pemilik Twitter, Facebook, Instagram dan Google untuk 'mempersulit' seseorang mendapatkan akun medsos.

“Pemerintah sebaiknya melakukan negosiasi maksimal dengan pengusaha-pengusaha medsos ini. Jangan sampai pengusaha-pengusaha medsos untung besar, sementara bangsa kita kelihatannya untung karena dikasih gratis, padahal rugi besar”, tegas Hariqo.

Kunci melawan hoax adalah partisipasi aktif dan kolaborasi, jika saling mengandalkan, kita akan kalah melawan hoax. Partisipasi adalah kuncinya, baik dari pengusaha medsos, media massa dan masyarakat.

Kota cerdas (smart city) tidak dinilai dari apa merek telepon genggam warganya, tapi dilihat dari partisipasi apa yang bisa dilakukan warganya lewat teknologi.