Golkar Ajak Parpol Berkoalisi Dukung Jokowi di Pilpres 2019

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar mengusulkan ambang batas presiden atau presidential treshold (PT) sebesar 20 persen atau 25 persen suara sah nasional.

Sekjen Golkar Idrus Marham mengatakan angka tersebut diusulkan untuk memperkuat dukungan politik di parlemen dan pemerintahan terhadap presiden cukup kuat.

Idrus lalu menyebutkan Golkar membuka diri bagi partai-partai lain untuk berkoalisi mendukung Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019.

Hingga saat ini, Idrus menuturkan Partai Hanura yang baru memberikan sinyal akan berkoalisi memenangkan Jokowi.

"Pertama Golkar dalam rapimnas 28 Juli 2016 telah menetapkan Jokowi sebagai capres. Maka titik simpulnya nanti ada pada Jokowi. Yang mendukung Jokowi, ya kita berkoalisi. Kalau enggak salah Hanura sudah mendukung sebagaimana disampaikan Pak Wiranto," kata Idrus disela-sela Musdalub Golkar Kalimantan Selatan di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Idrus mengatakan wacana pembentukan koalisi harus dipersiapkan sejak lama untuk menyusun pemenangan pemilihan presiden.

Hal itu sekaligus memastikan dukungan parlemen kepada presiden menjadi kuat.

"Dari 10 partai peserta kalau ada tambahan, mungkin 12 atau 13, ini semua sudah harus dari awal melakukan koalisi, sehingga diproyeksikan koalisi ini akan memenangkan pertarungan baik Pileg maupun Pilpres," kata Idrus.

Idrus pun membantah PT sebesar 20 persen akan menghambat hak politik warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden.

Menurutnya, syarat ambang batas itu akan menghadirkan para calon pemimpin Indonesia yang berkualitas.

"Ini adalah sebuah tuntutan format politik yang kita inginkan dari awal. Jadi kita tidak bisa semua bisa calon. dari awal sudah harus ada seleksi. Tentu seleksi harus melalui partai diawali pembentukan koalisi itu," kata Idrus.