Mantan Anggota DPR Charles Jones Mesang Ditahan KPK
Charles diduga ikut menerima gratifikasi sebesar 6,5 persen atau 9,75 miliar dari total anggaran optimalisasi di Kemenakertrans senilai Rp 150 miliar.
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Willem Jonata
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 Charles Jones Mesang hari ini, Selasa (31/1/2017) memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Politikus Partai Golkar itu diperiksa sebagai tersangka atas dugaan menerima hadiah atau janji terkait dengan pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KTrans) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2014.
Pantauan Tribunnews.com, usai diperiksa sebagai tersangka siang tadi, sore ini Charles Jones Mesang langsung ditahan oleh KPK.
Ditanya soal penahanannya, Charles Jones Mesang yang sudah menggunakan baju tahanan KPK berwarna oranye bungkam.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan adanya penahanan pada Charles Jones Mesang usai diperiksa perdana sebagai tersangka.
"Yang bersangkutan CJM (Charles Jones Mesang), anggota DPR RI Periode 2009-2014 ditahan di Rutan Guntur," ungkap Febri.
Selain memeriksa Charles Jones Mesang, diungkapkan Febri, hari ini penyidik juga memanggil saksi dari unsur mantan Sekjen Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi Muchtar Lutfie.
"Muchtar Lutfie juga dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka Charles," terangnya.
Untuk diketahui dalam kasus ini, Charles diduga ikut menerima gratifikasi sebesar 6,5 persen atau 9,75 miliar dari total anggaran optimalisasi di Kemenakertrans senilai Rp 150 miliar.
Atas perbuatannya, Charles dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam persidangan, Jaksa mengungkap Charles turut menerima kucuran dana sebanyak Rp 9,750 miliar dari Jamaluddien. Uang itu diberikan sebagai wujud realisasi komitmen sebesar 6,5 persen dari dana optimalisasi yang akan diterima oleh Ditjen P2KTrans.
Jamaluddien sendiri sudah divonis bersalah dalam kasus ini. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta menjatuhi hukuman pidana penjara kepada Jamaluddien selama enam tahun dan dend Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan.(*)
