TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto setuju jika wacana seleksi terbuka hakim konstitusi pengganti Patrialis Akbar dilakukan.

“Enggak apa-apa, harus terbuka,” ujar Wiranto di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1/2017).

Wiranto mengatakan, perlunya melakukan seleksi terbuka untuk menentukan hakim konstitusi berikutnya agar publik mengetahui latar belakang figur yang akan terpilih.

“Jadi figur-figur yang dipilih itu kan masyarakat harus tahu, siapa, latar belakangnya bagaimana. Tidak ujug-ujug muncul begitu kan tidak bisa. Jadi saya kira Presiden arahkan terbuka ya saya kira benar,” ujar Wiranto.

Sebab, Wiranto menilai bahwa posisi seorang hakim konstitusi sangatlah vital, sehingga harus diisi oleh orang-orang tepat.

“Mahkamah Konstitusi itu kan satu lembaga yang keputusannya final mengikat, sembilan orang (hakim) berarti itu kan sesuatu yang sangat urgensi, sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan hukum nasional,” kata Wiranto.