TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disarankan bertemu dengan Presiden Joko Widodo usai pelaksanaan pilkada serentak 15 Februari 2017 mendatang.

Alasannya, agar kedua tokoh itu dapat bersikap tenang, serta untuk menghindari isu politik jika pertemuan berlangsung sebelum tanggal tersebut atau saat masa tenang.

"Ya kalau bisa nanti setelah tanggal 15 Februari, biar tidak dikaitkan dengan isu politik. Biar keduanya juga dalam keadaan tenang," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantornya kemarin.

Wapres meminta semua pihak dapat menahan diri agar tidak memperkeruh situasi jelang pencoblosan.

Suhu politik dua pekan jelang Pilkada DKI Jakarta cukup memanas. Hal ini terutama pasca-tim kuasa hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyebut memiliki bukti percakapan antara SBY dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin.

Kuasa hukum Ahok menyebut, dalam percakapan telepon tersebut, SBY meminta Ma'ruf untuk segera mengeluarkan fatwa terkait penistaan agama.

Hal itu diungkapkan saat persidangan dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok. Ma'ruf saat itu menjadi saksi.

"Semua kita lebih tenang lah, semua masing-masing tenang dulu. Setelah tanggal 15 (Februari)-lah (pertemuannya). Jadi, pasti diterima lah itu," kata dia.

Hal serupa juga dilontarkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menyambut permintaan SBY untuk melakukan pertemuan.

"Kemarin (setelah konferensi pers SBY), beliau (Presiden Jokowi) memang berencana bertemu Pak SBY. (Rencana) Sudah ada," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Baca: Jokowi: Tanyakan Saja ke yang Bicara, Jangan Barangnya Dibawa ke Saya

Berdasarkan kalkulasi Luhut, pertemuan Jokowi-SBY tidak digelar pada waktu dekat.

Pertemuan keduanya akan dirasa lebih pas jika digelar setelah pelaksanaan Pilkada serentak, pertengahan Februari 2017.

"Mungkin waktunya (bertemu) sekarang tidak pas. Mungkin ini setelah Pilkada akan lebih pas. Tentu ada hitungannyalah," ujar Luhut.

Luhut memastikan bahwa pertemuan tersebut akan terlaksana tanpa melalui penghubung. Soal apa topik pembicaraan keduanya nanti, Luhut tidak bisa bicara banyak.

Namun, saat ini Presiden Jokowi sangat membutuhkan kondisi negara yang stabil dan damai karena tengah mati-matian menggenjot sektor ekonomi.

"Saya melihat (pertemuan Jokowi-SBY) hanya supaya tenang. Kalau tenang ya sudah, nanti yang mau menang (Pilkada) siapa pun silakan-silakan saja," ujar Luhut.

Presiden Jokowi sebelumnya berjanji akan meluangkan waktu untuk bertemu dengan SBY. Namun, hal itu menunggu permohonan bertemu dari SBY yang juga merupakan Presiden keenam RI tersebut.

"Kan saya sudah sampaikan bolak-balik, waktunya akan diatur, tetapi kalau ada permintaan," ujar Jokowi.

Baik-baik Saja
Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menyatakan, hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden keenam RI yang sekaligus Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sejauh ini baik-baik saja.

Didik menampik anggapan publik yang menilai komunikasi SBY dan Jokowi tengah memburuk.

Baca: Jokowi Buka Pintu jika Ada Permohonan SBY untuk Bertemu

"Komunikasi enggak ada masalah, tapi ini karena jadi perhatian publik jadi cukup menarik," ucap Didik.

"Karena kan beliau-beliau sama-sama Presiden RI, gesture dan sikap politik beliau bisa diterjemahkan menjadi berbeda," kata dia.

Ia meyakini Jokowi dan SBY merupakan dua negarawan yang bijak, sehingga bisa menyikapi situasi saat ini dengan bijak pula.

Ini termasuk dalam hal komunikasi politik.

Didik meyakini SBY dan Jokowi memiliki cara tersendiri mengatasi situasi saat komunikasi di antara keduanya dianggap merenggang.

"Masing-masing sedang baik-baik saja dan masing-masing pasti punya cara tersendiri untuk mengatasi situasi sekarang," tutur Didik. (kps/rio/wly)