Fadli Zon: Kita Tidak Ingin Ada BUMN yang Lepas Lagi
Karena ada potensi saham BUMN bisa dialihkan ke swasta tanpa pengawasan dari pihak parlemen.
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016 membuat DPR tidak bisa memantau seluruh aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pun mengaku takut adanya PP tersebut.
Karena ada potensi saham BUMN bisa dialihkan ke swasta tanpa pengawasan dari pihak parlemen.
"Kita tidak ingin ada BUMN yang lepas lagi," ujar Fadli Zon di acara diskusi KAHMI, Jakarta, Senin (6/2/2017).
Baca: Fadli Zon: Ulang Tahun Kesembilan, Gerindra Terus Berkembang Menjadi Partai Besar dan Matang
Politikus Gerindra itu memaparkan PP Nomor 72 bisa mengarah ke holdingisasi BUMN.
Dalam hal tersebut, secara manajerial Fadli Zon menilai tidak ada masalah.
Namun, ke depan harus bisa berubah.
"Kita lihat dari awal tidak libatkan DPR dan tanpa APBN maka mereka memperlakukan diri selayaknya perusahaan biasa dan bisnis action," ungkap Fadli Zon.
Fadli menambahkan melalui PP Nomor 72 tahun 2016, pihak swasta sudah mulai melirik perusahaan plat merah yang strategis.
Jika tidak ada revisi, Fadli yakin akan ada BUMN yang dijual ke swasta seperti Indosat.
"Nanti kita berpotensi kehilangan BUMN strategis," kata Fadli Zon.
