TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia, Arif Susanto, menilai, dalam sejumlah kesempatan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kurang memiliki kepekaan terhadap isu publik yang bersifat nasional kala menjadi Presiden keenam RI.

SBY cenderung melihat persoalan politik lebih pada persoalan pribadi.

“Artinya menganggap bahwa politik itu panggung pribadi, atau menempatkan persoalan publik itu sebagai persoalan pribadi,” kata Arif di Jakarta, Senin (6/2/2017).

Setidaknya, kata dia, hal itu terlihat ketika mantan anggota CIA, Edward Snowden, mengungkap adanya informasi terkait penyadapan Australia terhadap ponsel SBY.

Saat itu, SBY kurang memberikan reaksi atas penyadapan tersebut.

“Kapan SBY beraksi? Pada tahap berikutnya, (saat) menunjukkan bahwa yang disadap itu bukan hanya telepon genggam Pak SBY, tetapi juga telepon genggamnya Bu Ani (istri SBY),” kata dia.

Menurut Arif, sebagai Presiden, SBY saat itu seharusnya bereaksi keras ketika mengetahui dirinya disadap. Pasalnya, SBY merupakan kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.

“Jadi mestinya kalau presiden disadap, itu persoalan publik, persoalan negara. Yang tersinggung kita semua warga negara Indonesia, seburuk apa pun presidennya. Sebab, itu sudah melampaui kedaulatan,” ujarnya.

“Tapi, kita punya presiden yang tersinggung hanya setelah sang istri disadap. Ada masalah dengan ini," lanjut dia.

Kurang pekanya SBY, imbuh Arif, juga terlihat ketika persoalan tenaga kerja Indonesia di luar negeri mencuat.

Saat itu, ada sejumlah TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Pemerintah baru bereaksi setelah masyarakat memberikan empati dengan mengumpulkan koin untuk membayar uang tebusan agar para pahlawan devisa itu selamat.

“Mari kita bandingkan reaksinya keluarga ini, ketika beberapa pihak mulai menyinggung langkah kontroversial Mas Ibas. Lagi-lagi personal. Ini saya kurang paham bagaimana kita punya politikus yang take something personally,” kata dia.

Arif mengingatkan, setelah Pemilu 2014, Partai Demokrat secara tegas menyatakan bahwa mereka netral. Hal tersebut setidaknya ditunjukkan saat pembahasan revisi UU Pilkada di Parlemen.

Namun, sikap berbeda ketika Demokrat menghadapi Pilkada DKI 2017.

Seperti diketahui, putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, saat ini tengah bertarung merebutkan kursi orang nomor satu di DKI Jakarta.

“Lalu SBY menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa penting sehingga posisi Demokrat yang dalam pemilu selalu netral, hari ini mereka fight betul memperjuangkan AHY. Ini menunjukkan ada yang keliru, di mana politik itu persoalan publik, bukan personal,” tandasnya.

Penulis: Dani Prabowo