TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai Demokrat menyesalkan aksi unjuk rasa ke kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kabarnya dilakukan sejumlah mahasiswa.

Juru bicara DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengatakan mantan Presiden dilindungi Undang-undang (UU) yang juga berlaku pada presiden-presiden RI yang lain.

Berikut keterangan pers yang disampaikan Rachland kepada media.

1. Menyesalkan aksi unjuk rasa ke kediaman Presiden RI ke 6 yang dilindungi UU seperti berlaku pada Presiden-Presiden RI yang lain. Padahal, apabila mahasiswa bermaksud melakukan protes, aksi bisa dilakukan di kantor DPP Partai Demokrat. Kami terbuka pada dialog dan mengakui unjuk rasa damai adalah hak konstitusional kita semua.

2. Mempertanyakan kenapa aparat hukum terlambat datang dan gagal melakukan langkah preventif, mengingat info demo ke kediaman Presiden RI ke enam sudah beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Infonya, pelaku demo adalah mahasiswa yang melakukan pertemuan di Cibubur dimana Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Antasari Azhar hadir memberi pengarahan.

3. Mempertanyakan apakah kelambanan aparat hukum dan kegagalannya mengambil tindakan preventif tersebut adalah buah dari inkompetensi atau kesengajaan membiarkan? Apakah Polisi unable atau unwilling menjalankan tugasnya melindungi Presiden RI ke enam? Kapolri perlu memberi penjelasan.

4. Mengecam siapapun aktor politik yang menipu dan memanipulasi para mahasiswa demi kepentingan dan tujuan politik jangka pendek. Adalah fakta bahwa sebagian besar mahasiswa yang diajak berdemo tadi tidak mengetahui bahwa rumah yang mereka datangi adalah kediaman Presiden Ri ke-enam.

5. Menyerukan kepada mahasiswa untuk lebih berhati-hati menjaga dirinya dari godaan politik partisan yang sengaja menyeret mereka ke dalam konflik politik kekuasaan.