TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri menyiapkan 75 ribu personel untuk pengamanan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2017 di 101 wilayah (provinsi, kabupaten/kota) 15 Februari 2017.

Bahkan, polisi sudah mulai diturunkan mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada H-3 pencoblosan untuk antisipasi atau deteksi dini gangguan keamanan maupun pelanggaran hukum lainnya.

Demikan disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Baca: Jangan Macam-macam Saat Minggu Tenang Pilkada Serentak

Menurut Martinus, dalam pengamanan ini, personel kepolisian yang diturunkan ke TPS-TPS akan bekerja sama dengan petugas Panwaslu dan KPUD setempat.

"Personel Polri masuk TPS pada H-3 atau paling lambat H-2," kata Martinus.

Martinus mengungkapkan, berdasarkan pemetaan Polri dan perkembangan dinamika sosial politik belakangan, ada beberapa wilayah yang menyelenggarakan pilkada menjadi daerah rawan gangguan kamtibmas.

Di antaranya di Papua, Aceh dan DKI Jakarta.

Baca: Wiranto Optimis Pilkada Serentak 2017 Berlangsung Aman

Martinus tidak menjelaskan secara tegas, apakah pengerahan polisi lebih dini ke TPS-TPS di DKI Jakarta ini berkaitan dengan rencana sekelompok massa yang hendak menggelar aksi besar-besaran dengan kemasan kegiatan keagamaan pada 11, 12 dan 15 Februari 2017.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melansir salah satu rencana pergerakan kelompok massa tersebut adalah Salat Subuh bersama di Masjid Istiqlal dan mendatangi TPS-TPS pada 15 Februari 2017.

Martinus hanya menjelaskan, bahwa kepolisian fokus pada pengamanan pemungutan suara pada 15 Februari 2017. Kehadiran polisi di TPS lebih awal semata karena memang langkah itu dibutuhkan berdasarkan kajian perkembangan sosial politik bekakangan ini.

Selain TPS, polisi juga akan diterjunkan ke beberapa objek vital dan pusat keramaian sejak jauh hari sebelum hari-H pencoblosan.

"Supaya bisa dapat jaminan saat pelaksanaan tidak terjadi apa-apa," kata Martinus.

"Mengenai jumlah tidak bisa disampaikan, karena dinamis. Kebutuhan penanganan peristiwa, bisa sangat banyak. Pergeseran personel jumlahnya juga tidak bisa kita tentukan sekarang. Itu situasional, bisa 500 bisa 1.000 personel," sambungnya.