TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq, mengingatkan pemerintah untuk tidak mengulang sejarah.

Ia mencontohkan era Orde Baru yang bertindak refresif terhadap penceramah agama yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.

"Waktu itu para dai selalu dikontrol oleh kekuasaan, disuruh lapor ke aparat dan terus diawasi bahkan dilarang berceramah oleh pemerintah. Di era reformasi seperti saat ini hal itu jangan sampai terulang lagi," kata Maman dalam keterangannya, Rabu (7/2/2017).

Menurut Maman, porsi pemerintah sebagai fasilitator dan mediator, bukan justru mengintervensi. Sedangkan yang mentahbiskan layak tidaknya khatib dan dai diserahkan kepada ormas dan masyarakat.

"Pemerintah sebaiknya konsentrasi pada penguatan kapasitas para khatib dan dai dalam pemahaman keagamaan yang moderat, toleran dan damai di satu sisi, tapi di sisi lain mempunyai jiwa dan komitmen kebangsaan yang kokoh," kata Wakil Ketua Fraksi PKB itu.

Maman juga menilai Polda Jatim yang mendata ulama sebagai tindakan berlebihan. Ia mengingatkan hal itu merupakan tupoksi dan wewenang Kementrian Agama.

Ketua Lembaga Dakwa PBNU itu juga menyoroti pentingnya edukasi terhadap masyarakat dalam hal penguatan kerjasama dengan aparat. Mereka dapat bersama-sama mengawasi dan tidak segan-segan melaporkan dan memproses jika ada Khotib dan Dai yang melakukan ujaran kebencian.

Ujaran itu berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan antar masyarakat. Dakwah harus menguatkan aqidah dan ukhuwah bukan mengobarkan kebencian dan fitnah.

"Pemerintah juga harus memperkuat kordinasi antarlembaga Dakwah, pengurus masjid dan kementerian agar mesjid di lembaga-lembaga Pemerintah dan BUMN tidak diambil alih oleh khatib dan dai intoleran yang menyusupkan kepentingan dan nilai radikalisme bahkan terorisme. Khutbah yang cocok bagi masyarakat Indonesia adalah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam Rahmatan Lil Alamin," pungkas Maman.