Jangan Biarkan Tenaga Asing Datang ke Indonesia Seenaknya
Bila ada pekerja asing datang ke Indonesia sementara orang di sini banyak yang menganggur hal demikian tak boleh dilakukan.
Penulis: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengharapkan agar Al Azhar Indonesia terus meningkatkan perannya dalam mencetak manusia unggul.
Karena suatu bangsa akan maju bila menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada suatu bangsa harus ditopang dengan etika dan budaya.
"Allhamdulillah kita sebagai bangsa yang beruntung, sehari setelah merdeka sudah memiliki konsensus berbangsa dan bernegara," ujar Zulkifli saat memberi orasi ilmiah tentang wawasan kebangsaan di hadapan 228 wisudawan dan wisudawati Universitas Al Azhar Indonesia.
Meski demikian, Zulkifli menyayangkan, konsensus berbangsa dan bernegara, Pancasila, kadang-kadang ditinggalkan.
"Kita punya pusaka tapi kita tinggalkan," ujarnya.
Akibat yang demikian maka sikap seperti musyawarah semakin melemah. Demikian pula dengan sikap persatuan.
Padahal menurut Zulkifli Hasan, dengan bersatu kita bisa berdaulat. Dalam kedaulatan itu bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Baca: Siswi SD Ditemukan Tewas di Semak Pinggir Sungai Kemiling
"Keadilan buat semua," ujarnya.
Bagi Zulkifli Hasan, negara harus hadir tanpa kompromi untuk memihak kepada orang lemah, orang miskin, dan pengangguran.
"Negara harus hadir berpihak pada orang lemah," ujarnya.
Berpihak pada yang lemah merupakan hal yang disumpahkan saat presiden, kepala daerah, ketua lembaga negara, dan pemimpin, ketika hendak menjabat.
"Kita disumpah untuk setia pada konstitusi," ujarnya.
Zulkifli Hasan mengungkapkan fakta, saat ini banyak orang tak bekerja namun anehnya banyak pekerja ilegal datang ke Indonesia.
Tenaga ilegal itu bekerja di Indonesia hanya sebagai tukang batu dan tenaga kasar lainnya.
"Kalau tukang batu di Indonesia banyak," ujarnya.
Bila ada pekerja asing datang ke Indonesia sementara orang di sini banyak yang menganggur hal demikian tak boleh dilakukan.
"Bila pemerintah membiarkan hal yang demikian maka ini khianat terhadap konstitusi," ujarnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.