TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan agar PDI Perjuangan tidak menyeret koalisi pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta kepada koalisi nasional atau pemerintahan saat ini.

Pernyataan tersebut disampaikan politikus PAN Yandri Susanto menanggapi politikus PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengenai jatah menteri di tingkat nasional.

Trimedya Panjaitan mengingatkan agar PAN tidak hanya memiliki keinginan menambah jumlah menteri tapi tidak bersedia mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

"Jadi ketika PAN tidak mendukung pencalonan Ahok, diartikan tidak dukung pemerintahan Pemerintahan Jokowi saya kira kalau berpikir demikian Pak Jokowi rugi untuk mau diseret-seret ke masalah koalisi pilkada di DKI," kata Yandri Susanti di Cikini, Jakarta, Sabtu (18/2/2017).

Yandri meyakini sikap partainya di pilgub DKI tidak akan berdampak pada kabinet di Pemerintahan Joko Widodo yakni pengurangan jatah menteri. Yandri tetap yakin jika Presiden Joko Widodo tidak mau mencampuri pilkada DKI dan mencampuradukkan dengan koalisi di pemerintahan pusat.

"Saya yakin tidak lah Pak Jokowi tidak mungkin sampai ke situlah. Yakin pilkada DKI ini tidak akan membuat kontraksi nasional dengan terganggunya koalisi nasional," ungkap Yandri.

Yandri mengatakan sikap partinya yang tidak mendukung pasangan Basuki-Djarot semata-mata karena faktor karekter yang dimiliki Ahok.

Yandri mengatakan partainya sebenarnya tidak bermasalah terhadap Djarot namun tidak menemukan kecocokan dengan Basuki atau Ahok.

Yandri mengatakan sejauh ini, selain dari DKI, para simpatisan dan pengurus wilayah PAN di bagian Indonesia lainnya tidak menghendaki partai besutan Zulkifli Hasan itu mendukung Basuki.

Yandri mengatakan tidak mungkin menjadikan Pilkada DKI menjadi ajang taruhan sementara mereka memiliki agenda besar pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2019.

"Kami juga tidak ingin Pilkada DKI menjadi taruhan bagi kami dengan kami salah bersikap rumah tangga kami berantakan. Itu jauh lebih penting bagi kami, dan tidak bisa gara-gara DKI semua persepsi publik rusak terhadap PAN, termasuk sumpatisan PAN di daerah yang ikut marah kepada DPD PAN," tukas Yandri.