Hizbut Tahrir Tolak Sertifikasi Ulama
menurut HTI, rencana pemerintah untuk melakukan sertifikasi khatib adalah sesuatu yang tidak perlu.
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari dakwah ulama selama ini.
Oleh karena itu, menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jakarta Hizbut Tahrir Indonesia, Tisna Assyirbuni, rencana pemerintah untuk melakukan sertifikasi khatib adalah sesuatu yang tidak perlu.
"Tata cara khatib dan yang lainnya sudah jelas, sudah ada rukunnya," ujar Tisna Assyirbuni kepada wartawan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HTI, Jakarta Selatan, Minggu (19/2/2017).
Dengan rencana pemerintah untuk melakukan sertifikasi khatib, ia mengatakan HTI sama sekali tidak merasa khawatir dakwahnya akan dipersulit. Ia menegaskan, HTI akan terus melakukan dakwah, seperti yang selama ini sudah dilakukan.
"Kita nggak ada kekhawatiran, pemerintah mau ada semacam tekanan dan sebagainya," ujar Tisna Assyirbuni.
Ia juga menegaskan, bahwa HTI menolak upaya pemerintah untuk melakukan sertifikasi khatib. Penolakan tersebut dilakukan dengan cara tidak ikut proses sertifikasi, dan HTI juga akan menggunakan jalur-jalur resmi, seperti beraudiensi ke DPR RI.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemeritah melalui Kementerian Agama, tengah berupaya melancarkan program sertifikasi khatib salat Jumat.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menyebut sertifikasi tersebut dilakukan salah satunya untuk mengantisipasi ujaran kebencian.
Melalui program tersebut, pemerintah tidak ingin kesempatan khotbah salat Jumat dimanfaatkan untuk melontarkan ujaran kebencian, dengan cara menjelek-jelekan kelompok tertentu. Hal itu dikhawatirkan dapat memecah persatuan.
