TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan rapat pleno ke-15 di Gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2017).

Rapat pleno ke-15 itu mengambil tema pembahasan "Upaya Bersama Menghadapi Ancaman Terhadap NKRI".

Beberapa tokoh Dewan Pertimbangan MUI yang menjadi pembicara adalah Natsir Zubaidi (wakil sekretaris), Prof Didin Hafiduddhin (wakil ketua), Din Syamsuddin (ketua umum), dan H Noor Ahmad (sekretaris).

Baca: Politikus PKS Minta Masyarakat Waspadai Isu Komunisme

Sementara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang sejatinya dijadwalkan menjadi pembicara batal hadir lantaran ada rapat terbatas di Istana Negara.

Dalam rapat tersebut, Dewan Pertimbangan MUI membahas komunisme sebagai ancaman nyata terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Komunisme itu nyata, bukan ilusi. Dia adalah ideologi yang secara diametral mengancam eksistensi Pancasila. Prakteknya dapat kita lihat secara gamblang seperti adu domba masyarakat dan penggunaan lambang komunis oleh komunitas-komunitas tertentu," jelas Din Syamsuddin.

Melihat hal tersebut, Din Syamsuddin meminta masyarakat dan pemerintah tidak melakukan hal yang bersifat permisif menghadapi komunisme.

"Secara nasional kita sudah pernah diobrak-abrik oleh komunisme. Tentu pemerintah dan masyarakat bisa melakukan pencegahan penyebaran ideologi komunisme dengan penyadaran budaya melalui lembaga pendidikan dan keagamaan," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut Dewan Pertimbangan MUI akan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait dalam pemerintahan dan kepada DPP MUI.

Termasuk dengan mencegah ideologi komunisme merasuk dalam organisasi-organisasi massa Islam.

"Inilah bukti kepedulian Dewan Pertimbangan MUI menjaga eksistensi bangsa dan negara Indonesia," tutup Din Syamsuddin.