TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) diingatkan agar jangan memainkan tenaga kerjanya yang dirumahkan untuk melawan pemerintah dengan alasan efisiensi.

Karena Freeport akan dipersepsi sama oleh publik Indonesia sebagai VOC di era digital.

Dengan sikap arogansi demikian, masyarakat Indonesia akan terngiang dengan pelajaran sejarahnya saat VOC sebuah perusahaan Belanda yang mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara.

"Freeport tidak bisa memainkan tenaga kerjanya yang dirumahkan untuk melawan pemerintah dengan alasan efisiensi," tegas Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana kepada Tribunnews.com, Kamis (23/2/2017).

Bahkan menurut Hikmahanto, ancaman Freeport yang akan membawa pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional dalam waktu 120 hari ke depan secara terbuka akan menjadi bumerang bagi Freeport.

Hal ini karena ancaman tersebut akan membangkitkan rasa nasionalisme bagi publik Indonesia. Publik pun marah.

"Dalam situasi demikian justru pemerintah akan mendapat dukungan. Publik pun tidak rela bila pemerintah mundur karena ancaman Freeport, bahkan berkompromi," tegasnya.

Tiga Alasan

Lebih lanjut ia melihat ada tiga alasan penting mengenai polemik ini.

Yakni, pertama dalam kisruh kali ini pemerintah sudah bijak untuk memberi jalan keluar bagi Freeport dengan menerbitkan PP 1 Tahun 2017.

Pemerintah tidak melanggar Kontrak Karya (KK) sebagaimana dituduhkan oleh Freeport.

Kenyataannya adalah Freeport ingin menang sendiri dan menuntut pemerintah untuk tunduk pada Kontrak Karya dan mengabaikan Pasal 170 UU Minerba.

Kedua, saat ini pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh seorang yang berlatar belakang pengusaha layaknya Presiden AS Donald Trump.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti Donald Trump dalam membuat kebijakannya akan menggunakan slogan Indonesia first.