Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 28 stempel dari kantor Basuki Hariman.

Diketahui Basuki Hariman merupakan tersangka pemberi suap kepada Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar.

Dari 28 stempel itu, dua diantaranya terdapat stempel dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Dikonfirmasi soal temuan stampel di Kementan, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengaku tidak mengetahui dan menjamin kasus Patrialis tidak ada hubungannya dengan Kementan.

Baca: KPK Kembali Periksa Bupati Buton Sebagai Tersangka Suap

"Nggak ada hubungannya stempel itu dengan Kementan. Saya sudah cek, tidak ada hubungannya," kata Amran, Jumat (24/1/2017) di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Bahkan Amran menjamin apabila ternyata dari hasil pengembangan KPK ditemukan ada oknum di Kementeriannya yang terlibat, maka oknum tersebut akan dipecat.

Baca: Ajukan Justice Colaborator, KPK Periksa Bupati Klaten

"Saya tegaskan kalau ada pihak Kementan yang terlibat, aku tidan tegas dan diserahkan ke penegah hukum," imbuhnya.

‎Senada dengan Amran, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita juga ‎menegaskan bahwa stempel cap yang disita KPK bukan berasal dari Kementerian Perdagangan.

Enggar yakin bahwa itu adalah cap palsu.

"Itu cap palsu bagaimana kita mau tahu. Cap palsu, enggak ada dari Kementerian," ujar Enggartiasto di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Enggartiasto sudah mengetahui berita tersebut sejak ditemukan oleh KPK.

Cap stempel yang digunakan kata mantan Ketua REI tersebut utuh dibuat seperti milik Kementerian Perdagangan.

"Capnya utuh ada di sana," ungkap Enggartiasto.

Enggartiasto memaparkan sudah banyak cap stempel palsu dari berbagai Kementerian yang beredar.

Politikus Nasdem itu pernah menemukannya di Senen.

"Cari aja di Senen banyak. Ya nggak mungkin, ada 28-26 cap palsu, itu di Senen banyak," jelas Enggartiasto‎.