TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsy mengaku kaget mendengar pemberitaan Presiden RI Joko Widodo satu mobil dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menumpangi mobil Kepresidenan RI 1.

Peristiwa itu terjadi ketika Jokowi meninjau proyek infrastruktur di Jakarta, Kamis (23/2/2017) siang. Dia didampingi Basuki Tjahaja Purnama meninjau proyek simpang susun Semanggi.

Aboebakar Alhabsy menilai hal ini dapat menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat.

"Bayangkan saja, ketika sebagian pihak di DPRD Jakarta memilih tidak mau rapat dengan Gubernur yang berstatus terdakwa, presiden malah mengambil sikap yang berbeda. Seharusnya Presiden peka, bahwa saat ini status Ahok adalah terdakwa yang sedang menjalani sidang di Pengadilan," kata Aboebakar Alhabsy dalam keterangannya kepada Tribunnews, Sabtu (25/2/2017).

Peristiwa ini kata Aboebakar akan menimbukan konflik kepentingan dengan para jaksa dan hakim yang sedang memprosesnya.

"Jangan sampai hal ini membawa situasi yang tidak nyaman untuk para penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya," kata dia.

Disisi lain menurut Aboebakar presiden seharusnya juga peka terhadap situasi dimana ada sebagian masyarakat yang menuntut penonaktifan Ahok sebagai Gubernur.

Baca: Ahok Bukan Anak Emas Jokowi

Dikatakannya, ketika Presiden memilih semobil dengan Ahok, pasti publik langsung akan mengambil spekulasi, kenapa sampai saat ini Ahok tidak dinonaktifkan dari Gubernur.

"Presiden seharusnya mampu menjaga marwah dari jabatannya, apalagi banyak persoalan yang ditimbulkan dari status Ahok saat ini. Jangan sampai publik akhirnya mengambil spekulasi bahwa ini adalah bentuk pengistimewaan atau bahkan bentuk perlindungan terhadap Ahok," ujar Aboebakar.

Akibatnya publik meyakini hal ini yang berpengaruh terhadap kebijakan Mendagri yang menolak menonaktifkan Ahok.

"Jangan sampai pula akhirnya publik menyimpulkan bahwa nanti proses hukum terhadap Ahok akan dapat terganggu dengan kejadian ini," kata dia.