Jokowi Diminta Jelaskan Program Berbasis Kartu kepada Negara Lain
Kami menginginkan Pemerintah Indonesia bisa menyampaikan upaya tersebut tidak hanya kepada negara-negara di ASEAN, tapi di seluruh dunia
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diundang Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Marta Santos Pais untuk menjelaskan program pemerintah berbasis kartu kepada negara-negara lain.
“Kami menginginkan Pemerintah Indonesia bisa menyampaikan upaya tersebut tidak hanya kepada negara-negara di ASEAN, tapi di seluruh dunia,” ujar Marta saat menggelar jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (27/2/2017).
Marta meyakini bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan melalui program berbasis kartu tersebut bisa diikuti oleh negara-negara lain.
“Kartu pintar ini sangat penting bagi perlindungan sosial dan negara lain belum juga memahami perbedaan dari kartu-kartu ini,” kata Marta.
Soal permintaan agar Presiden Jokowi menjelaskan kartu pintar tersebut, Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengungkapkan akan dilakukan pada bulan Juli tahun 2017 ini dalam rapat tahunan PBB.
“Beliau juga meminta agar Presiden hadir pada rapat nanti yang dilakukan setiap tahun di UN, itu bulan Juli. Di sana Bapak Presiden bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang sudah dibuat oleh Indonesia untuk menangani kasus-kasus anak, termasuk menurunkan kekerasan anak di negara kita. Jadi nanti akan hadir,” ucap Yohanna.
