TRIBUNNEWS.COM - Rumah bercat kuning dan jendela berwarna biru itu tampak sudah kusam. Rumah yang dihuni sembilan orang itu nampak begitu rapuh karena umurnya lebih dari 40 tahun.

Bagian atap dapurnya ditopang dua bilah bambu panjang supaya tidak roboh. Di dalamnya hanya ada ruang tamu, satu kamar mandi dan dapur yang sempit serta kamar tidur.

"Satu kamar untuk nenek, satunya lagi untuk istri dan anak perempuan, sedangkan saya dan lima anak lainnya tidur di ruang tamu," ujar Acep Suratman pemilik rumah.

Rumah beralamat di RT 01/04 Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat itulah yang dikunjungi Wali Kota Bogor, Bima Arya, November tahun lalu.

Di daerah itu, Bima juga melihat langsung rumah milik Anta yang dihuni lima keluarga dengan kondisi lebih memprihatikan.

Malam itu, hujan baru selesai. Terlihat tiga baskom masih berjejer di ruang tamu, menampung tetes air hujan dari atap yang bocor.

Di dalam rumah hanya ada lorong sempit. Di sampingnya terdapat kamar tidur berpintu tirai dan di ujung lorong terlihat dapur serta kamar mandi yang begitu sempit.

Setiap berkunjung ke wilayah kelurahan, Bima selalu menyempatkan diri mengunjungi rumah warga yang tergolong Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Langkah ini dilakukannya untuk lebih mengkaji, melihat dan mendalami persoalan yang dihadapi warga.

Langkah itu sekaligus dilakukan untuk memberikan dukungan lebih pada pelaksanaan program Bantuan Hibah Bantuan Sosial.

Bantuan Hibah Bantuan Sosial tersebut diwujudkan melalui perbaikan rumah-rumah dalam kondisi tidak layak huni.

Perbaikan rumah-rumah tidak layak huni merupakan upaya mengentaskan kemiskinan yang masuk program prioritas Pemerintah Kota Bogor.

Perbaikan RTLH merupakan usaha mengembalikan martabat kemanusiaan pada warga tidak mampu.

Mereka perlu dibantu dalam memperoleh hak mereka agar menikmati kehidupan layak, termasuk tinggal di rumah berkondisi lebih sehat, aman dan nyaman.

Menurut catatan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Sekretariat Daerah Kota Bogor, pada tahun 2016 jumlah proposal bantuan sosial RTLH mencapai 6.974.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.910 proposal sudah ditindaklanjuti melalui evaluasi dan 1.063 tidak dapat dibantu.

Sedangkan yang belum dievaluasi jumlahnya mencapai 2.001 proposal. Memasuki tahun 2017 sampai dengan awal Februari sudah masuk lagi 1.832 proposal.

Tumpukan Proposal RTLH di meja kerja Bosse Anugrah Jusran, Kasubag Administrasi Kesejahteraan Rakyat Bagian Adkesra Setdakot Bogor.

“Setiap tahun jumlah proposal yang masuk ke kami memang cenderung bertambah,” ungkap Bosse Anugrah Jusran, Kasubag Administrasi Kesejahteraan Rakyat Bagian Adkesra Setdakot Bogor.

Bosse mengungkapkan hampir setiap hari nampak belasan hingga puluhan warga datang menyampaikan proposal bantuan sosial RTLH pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bogor di wilayah Balaikota Bogor.

Warga yang menunggu untuk menyampaikan proposal bantuan sosial RTLH pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bogor di Balaikota Bogor.

Bosse menambahkan, pengajuan proposal RTLH tahun 2016, sudah masuk dalam penganggaran dan rencana pencairan di tahun 2017. Jumlahnya sendiri mencapi 2.549 RTLH.

Jumlah tersebut menurutnya sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bogor. Sedangkan sebanyak 2.600 proposal sudah diverifikasi dan dimasukan dalam daftar tunggu. 

Oleh sebab itulah, ketimpangan antara jumlah permohonan dengan kemampuan keuangan daerah menjadi sebuah persoalan.

Padahal di sisi lain, permohonan perbaikan RTLH yang diajukan masyarakat terus bertambah. Menyikapi realitas tersebut maka efisiensi menjadi kata kuncinya.

“Kami harus menyusun daftar RTLH prioritas,” lanjut Bosse.

Daftar tersebut nantinya dapat ditetapkan sebagai target jumlah dan target objek RTLH yang harus dibantu dalam satu tahun. Daftar itu pun nantinya telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Daftar prioritas sendiri bisa disusun apabila sudah ada data base tentang RTLH di seluruh wilayah Kota Bogor.

Untuk menyusun data base tersebut, Bosse berencana akan melibatkan para RT dan RW serta Kelurahan dan Kecamatan.

Itu karena mereka dipandang sebagai pihak-pihak yang mengetahui secara persis keberadaan RTLH di wilayahnya masing-masing.

Pada pendataan tersebut digunakan indikator kondisi RTLH seperti rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.

Dari hasil pendataan nanti, Bosse dapat lebih memastikan berapa jumlah RTLH yang perlu ditetapkan sebagai target utama setiap tahun.

“RTLH yang rusak berat dan berpotensi membahayakan penghuninya tentu wajib masuk ke program prioritas untuk penganggaran tahun berikutnya,” kata Bosse.

Di samping itu risiko sosial, kondisi bangunan dan aspek kesehatan juga jadi pertimbangan RTLH.

Risiko sosial misalnya mempertimbangkan soal keterbatasan kemampuan ekonomi pemilik.

Kondisi bangunan misalnya mempertimbangkan kekuatan bahan bangunan yang digunakan, proporsi ruang yang memadai dan estetika.

Sedangkan aspek kesehatan yang dipertimbangkan adalah lingkungan bersih, sanitasi memadai, pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup.

Selain itu, Bosse mengingatkan, agar warga menyampaikan informasi secara faktual tentang kondisi rumah mereka masing-masing.

Peringatan itu perlu disampaikan, agar tidak ada penyimpangan yang dilakukan pihak manapun sehingga program ini mencapai sasaran yang tepat.