TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menerima audiensi 160 eks buruh Koperasi Karyawan Pelabuhan (Kopkarpel) UTPK Belawan-Pelindo I hari ini, Jumat (10/3/2017).

Para eks buruh koperasi ini didampingi Ketua Umum DPP SBSI Muchtar Pakpahan, bertemu Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Dalam audiensinya, eks buruh Koperasi Karyawan Pelabuhan (Kopkarpel) UTPK Belawan-Pelindo I menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas mediasi yang dilakukan PDI Perjuangan.

Sehingga tuntutan yang diperjuangkan selama ini telah ada kesepakatan dengan pihak PT Pelindo I.

"Prinsip dalam Pancasila sebagaimana pidato Bung Karno, ada prinsip yang kuat. Yitu soal kesejahteraan. Dengan demikian, memperjuangkan buruh bagi PDI Perjuangan adalah tugas ideologis sesuai nilai Pancasilan," Hasto memastikan

PDI Perjuangan, kata Hasto, berkomitmen menjadikan partai sebagai rumah rakyat. Dan itu sudah terbukti, lanjutnya lagi, kantor PDI yang kini menjadi PDI Perjuangan dalam sejarahnya menjadi simbol perlawanan atas kekuasaan otoriter saat itu.

Dalam berjuang, imbuh Hasto, PDI Perjuangan selalu mengarahkan keberpihakannya pada kepentingan arus bawah rakyat.

Kekuatan arus bawah menjadi inti dari kekuatan PDI Perjuangan.Dilihat keberhasilan mengantarkan Jokowi sebagai Presiden, yang muncul dari gotong royong arus bawah.

"Pertemuan ini (dengan buruh) sangat penting bagi kami, bahwa watak politik dan kekuasaan PDI Perjuangan adalah kerakyatan," ungkap Hasto.

Perjuangan eks buruh Kopkarpel UTPK Belawan-Pelindo I dalam menuntut haknya sudah dilakukan dengan aksi panjang sejak awal tahun. Mereka menuntut keadilan lantaran sudah bertahun-tahun bekerja.

Namun pihak perusahaan justru mengubah status mereka menjadi pekerja outsourcing. Mereka sempat melakukan aksi di kantor pusat Pelindo I, Jalan Krakatau Medan selama 7 hari, dan aksi selama lima hari di BICT (Belawan Internasional Countener Terminal).

Namun, aksi tersebut tidak mendapat tanggapan. Dan akhirnya, mereka membuat aksi long march ke Istana Negara untuk mengadukan nasibnya.

Aksi selama sembilan hari di depan Istana juga tidak mendapat respon. PDI Perjuangan kemudian memediasi penyelesaiannya dengan Pelindo I.

Setelah mediasi, pada Rabu (8/3) kemarin ada pertemuan antara eks buruh Kopkarpel UTPK Belawan dan pihak Pelindo I. Dalam pertemuan itu disepakati 5 poin sebagai bentuk penyelesaian.

Pertema, Kopkarpel akan memenuhi kewajiban terkait hak-hak normatif buruh Kopkarpel,yang besaran atau skala dan perinciannya menjadi objek perundingan.  Berdasarkan prinsip keadilan bagi buruh dan kemampuan Kopkarpel.

Kedua, terkait tuntutan eks buruh Kopkarpel untuk diangkat menjadi pegawai organik Pelindo I, pihak Pelindo I menyatakan menjadi pegawai organik harus melalui prosedur seleksi penerimaan secara formal.Sedangkan eks buruh Kopkarpel menyatakan akan menempuh jalur hukum.

Ketiga, bahwa Pelindo I akan memastikan buruh yang tersisa (+/- 160 orang) akan terserap di lingkungan perusahaan di Pelindo I hingga tercapainya putusan hukum. Keempat, bahwa Pelindo I akan memfasilitasi kepulangan eks buruh Kopkarpel dari Jakarta ke Medan.

Dan terakhir, disepakati bahwa eks buruh Kopkarpel dan SDSI akan menjaga suasana kerja yang positif dan profesionalisme ketika ditempatkan kembali bekerja di lingkungan Pelindo I.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Widya Gustanto selaku Ketua Koperasi, M Hamied Wijaya selaku Direktur SDM dan Umum PT Pelindo I, Oskar Pakpahan selaku Ketua PK SBSI, dan Muchtar Pakpahan selaku Ketua Umum DPP SBSI.

Arsula Gultom, Koordinator Aksi Longmarch Medan-Jakarta dalam audiensinya menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada karena sudah memediasi perjuangannya sehingga tuntutan eks buruh Koperasi Karyawan Pelabuhan (Kopkarpel) UTPK Belawan-Pelindo I dikabulkan.

"Kami berterimakasih atas keberpihakan PDI Perjuangan untuk perjuangan ini sehingga tercapai kesepakatan atas apa yang kami perjuangkan selama ini," kata Arsula.

"Aksi mereka berjalan kaki dari Medan, kemudian dalam perjalanannya PDI Perjuangan menerjunkan tim untuk memediasi. Dan pada akhirnya,ada pertemuan dengan Pelindo I, ada perjanjian kesepakatan. Kami sangat berterimakasih, atas mediasinya sehingga saat ini," Ketua Umum DPP SBSI Muchtar Pakpahan menambahkan.