TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat infrastruktur Danang Parikesit meminta kepada pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) lebih cepat melakukan pembebasan lahan tol Kunciran-Bandara.

Pasalnya kinerjanya sudah molor sejak 2012 hingga sekarang belum selesai.

Danang mengatakan ada dua resiko yang harus diperhatikan investor dalam pembangunan jalan tol di Indonesia yakni akuisisi lahan dan pelaksanaan konstruksi.

Keduanya, menurut Danang, masih menjadi kendala yang menghantui pengembang jalan tol.

Danang pun berharap pemerintah daerah memberikan payung hukum untuk meminimalkan dua resiko tersebut.

"Resiko akuisisi lahan sangat berkaitan erat dengan kemampuan BPN dan pemerintah kota/ kabupaten untuk menyediakan lahan bagi pembangunan jalan tol," ujar Danang, Sabtu (11/3/2017).

Menurut Danang, instrumen regulasi untuk penyediaan lahan bagi infrastruktur sebenarnya sudah cukup, faktanya di Jawa yang penduduknya padat prosentase lahan yang dibebaskan jauh lebih besar dibandingkan yang tidak bebas.

"Persoalannya lebih kepada keahlian petugas pengadaan lahan dan komitmen penuh dari pemerintah daerah. Kalau Bupati/Wali Kota berkerjanya setengah hati tentunya akan sulit proses pembebasan lahannya," ujar Danang.

Seharusnya, kata Danang ruas tol yang lokasinya terkendala pembebasan lahan berkaca dengan daerah lain yang proses pembebasan lahannya berjalan lebih cepat. Apalagi kata Danang masyarakatnya sudah bersedia untuk pindah.

"Pembebasan lahan sesuai peraturan melibatkan apraisal independen untuk menentapkan harga tanah yang mengacu kepada peraturan yang berlaku sehingga pemilik tanah akan tetap diuntungkan," kata Danang.

Untuk diketahui pekerjaan konstruksi tol Kunciran - Bandara dengan total panjang 14,18 kilometer masih menunggu pembebasan tanah.

Saat ini progress pengadaan tanah hanya mencapai 26,1 persen.

Padahal, proyek tol kunciran-bandara masuk dalam proyek JORR 2, salah satu proyek strategis nasional yang dijadikan prioritas Presiden Jokowi.