TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak setuju jika sistem Pemilihan Umum (Pemilu) diubah dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional terbuka terbatas.

Sistem proporsional terbuka terbatas dinilai lebih menyulitkan para pemilih untuk berinteraksi langsung baik kepada calon anggota legislatig (Caleg) ataupun kepada anggota legislatif yang terpilih mewakili mereka.

"Lebih sulit untuk akses yang seharusnya representasikan warga yang memilih caleg itu, dan kemudian kalau kita lihat lagi yang paling penting bisa tagih janji," kata Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka saat diskusi bertajuk 'Sistem Buka-Tutup Pemilu' di RM Gado Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (19/3/2017).

Menurut Isyana, anggota legisllatif haruslah memiliki hubungan dengan masyarakat yang diwakilinya.

Dengan demikian, akses masyarakat untuk menagih janji anggota anggota legislatif saat kampanye harus dibuka luas bukan malah ditutup oleh partai politik.

Sistem pemilihan terbuka terbatas menyebabkan masyarakat hanya memilih partai politik.

Baca: Hanya Maling Jemuran yang Akui Dakwaan Jaksa

Jika sistem tersebut diterapkan, maka pemilih tidak lagi memilih langsung anggota legislatif yang akan duduk baik di DPR RI atau di DPRD.

Kondisi demikian, kata Isyana, menyebabkan kekuasaan partai politik yang sangat besar karena partai lah yang akan menentukan anggota legislatif yang duduk di dewan.

Isyana menilai sistem ini menimbulkan iklim yang tidak kompetitif para caleg untuk menang karena ditentukan oleh partai.

"Maka bukan tidak mungkin nanti caleg 'Ya udah nanti kita lihat saja'. Apalagi yang di nomor bawah tidak usah kerja lah toh saya adanya di nomor (urut) bawah," ujar Isyana.

Sekadar informasi, PSI adalah partai baru. Partai besutan Grace Natalia itu akan mengikuti untuk pertama kalinya Pemilu pada Pemilu 2019. (eri komar sinaga)