TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bukan hal yang mudah untuk sampai ke Pos Lintas Batas Negara Nanga Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang menghubungkan dua negara antara Indonesia dan Malaysia.

Setidaknya, untuk pergi kesana, memakan waktu 18 jam dari Bandara Supadio Pontianak melalui jalur darat.

Namun, transportasi darat bukanlah satu-satunya menuju daerah perbatasan tersebut. Dari Bandara Supadio, terdapat penerbangan menuju Bandara Pangsuma, di kecamtan Putussibau, namun penerbangan tersebut terbilang terbatas.

Tim Tribunnews yang berkesempatan untuk menyaksikan langsung acara peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (16/3/2017), memilih untuk menggunakan jalur darat untuk menuju lokasi acara.

Sesampainya di Bandara Supadio Pontianak, didampingi oleh warga setempat, Tribunnews memulai perjalanan menuju Badau melewati jalur Trans Kalimantan yang sedang dalam proses pengaspalan. Masih terdapat jalan rusak dan berlubang ketika mulai memasuki Kecamatan Sosok, Kabupaten Sanggau atau sekira lima jam perjalanan dari Pontianak.

Begitu juga dengan ruas jalur yang terbilang cukup untuk satu truk besar dan satu mobil, jalan menuju perbatasan terbilang baik.

“Ini sudah lebih bagus, dibanding beberapa tahun lalu,” ujar Rahman, warga setempat yang mendampingi tim Tribunnews menuju ke Nanga Badau.

Di sebelah kanan dan kiri jalan, hanya terlihat pepohonan besar yang berada dalam kawasan hutan lindung, jalan yang berkelok dan dipenuhi dengan tanjakan serta turunan, membuat perjalanan tidak mudah. Terlebih, pada malam hari, masih kurangnya pencahayaan dari lampu jalan di jalur Trans Kalimantan tersebut.

Usai menyantap makan malam di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Tribunnews melanjutkan perjalanan menuju simpang tiga kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu atau sekira 12 jam dari Pontianak dan mengambil jalan pintas menuju Kecamatan Nanga Badau tempat peresmian.

Dari situ, tim kemudian menyeberang sungai Kapuas menggunakan Ponton atau alat transportasi sungai yang dapat memuat tiga unit mobil untuk menyeberang. Untuk satu unit mobil dikenakan biaya Rp 70 ribu sekali menyeberang dengan lebar sungai mencapai 20 meter.

Kemudian, tim melanjutkan perjalanan memasuki kawasan kebun Kelapa Sawit selama empat jam perjalanan dengan jalan tanah yang berlubang.

“Sepanjang jalan ini Kebun Kelapa Sawitnya punya perusahaan besar di Jakarta,” ungkap Rahman memberitahu.

Setidaknya seribu kilometer harus dilampaui oleh tim untuk menuju Perbatasan Nanga Badau Indonesia dan Kuala Antu, Malaysia dari Ibukota Kalimantan Barat, Pontianak atau sekira 18 jam melalui perjalanan darat.

Sampai pada lokasi acara peresmian PLBN Nanga Badau oleh Presiden Joko Widodo, kendaraan bermotor dengan plat nomor Malaysia terlihat lalu lalang di jalanan. Menurut Rahman, hal itu biasa dalam kurun waktu dua tahun ke belakang.

Pasalnya, kota tersebut tengah dalam pembangunan yang cukup pesat, sehingga masyarakat perbatasan di Malaysia lebih memilih untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

“Apalagi sekarang aksesnya sudah enak dan jalannya sudah bagus,” kata dia.

Peresmian PLBN oleh Presiden

Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada masyarakat di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia bahwa pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau menjadi bukti Indonesia tidak kalah dengan Malaysia.

Hal itu dijelaskan olehnya saat melakukan peresmian PLBN Nanga Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kamis (16/3/2017)

"Jangan mau kalah sama negara sebelah. Pos perbatasan ini kita buat sebagus mungkin supaya bisa membanggakan kita semua," jelasnya di lokasi acara.

Dia mengatakan bahwa pos itu merupakan tempat perlintasan yang kedua dia datangi di Kalimantan Barat setelah pos perbatasan Entikong.

Setelahnya, kata Jokowi, dirinya juga meresmikan PLBN Aruk, Sambas, Kalimantan Barat yang menghubungkan Indonesia-Malaysia.

"Ini sudah dibuatkan yang bagus PLBN nya, saya titip kepada warga supaya bisa menjaga dengan baik dan bisa menikmati juga kantor barunya," kata dia.

Presiden juga menjelaskan bahwa nantinya setiap Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus memiliki pasar di dekat kantor.
Sehingga, kata dia, nantinya ekonomi masyarakat di perbatasan dapat meningkat.

"Nanti harus ada pasarnya. Supaya apa? Supaya ada kegiatan ekonomi masyarakat di dekat pos," ujarnya.

Dengan adanya pasar yang berada di perbatasan, diharapkan pula oleh Jokowi untuk meningkatkan ekspor dan impor yang terintegrasi secara baik.

Serta juga akan memberikan masukan kepada negara, sehingga pemerintah dan warga sekitar juga akan mendapatkan keuntungan yang maksimal.

"Ini penting agar PLBN juga bisa menjadi tempat-tempat ekonomi baru," tambahnya.

Selain itu, zona pendukung lainnya seperti terminal barang dan penumpang serta kegiatan ekonomi lainnya diharapkan dapat berkembang di kawasan Pos Perbatasan.