TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Petani Pegunungan Kendeng, Rembang, protes menuntut bertemu Presiden Joko Widodo.

Mereka meminta kepada Jokowi untuk mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Baca: Alasan Petani Kendeng Mencor Kaki di Depan Istana Negara

Tidak hanya merusak lingkungan, menurut para petani itu, penambangan semen merusak kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Gunarti, petani asal Pati, Jawa Tengah, mengatakan, selain ingin bertemu dengan Jokowi, petani Kendeng juga ingin bertemu Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

"Bagi saya, kenapa harus ketemu juga, saya umpakan itu Mega itu ibunya orang se-Indonesia. Bagaimanapun dan sebagai seorang ibu itu ya entah bijaksananya bagaimana tahu apa yang dirasakan anak-anaknya," kata Gunarti di LBH Jakarta, Sabtu malam (18/3/2017).

Gunarti teringat pesan Presiden pertama Sukarno, yang juga ayah Megawati. Bung Karno berpesan kepada masyarakat Indonesia untuk menjaga dan mencintai tanah air.

"Pesan Pak Karno supaya kita tetap mencintai tanah air dan kami cara mencintai ya menjaga melestarikan, tidak dirusak," ucap Gunarti.

Gunarti menilai masyarakat Kendeng tidak lagi ingin mengadu kepada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah.

Menurut dia, Ganjar sudah tidak bisa lagi diharapkan.

"Dan ibaratnya orang tua se-Jawa Tengah dia sudah tidak bisa diandalkan, tidak bisa ditangisi untuk melepaskan belenggu anaknya justru biar anaknya terbelenggu ibaratnya," ujar Gunarti.

Surat untuk bertemu dengan Mega telah dikirimkan pada 14 Februari 2017 lalu, tapi tak ada tanggapan.

Sepekan setelah surat dikirim, Gunarti bertandang ke Jakarta untuk menyampaikan surat secara langsung ke kediaman Mega.

Saat itu, Gunarti diminta untuk mengantarkan surat ke DPP PDI-P. Namun, dia tidak melakukan itu. Gunarti ingin mengetahui nasib surat pertama yang dikirimnya.

Sabtu sore, jawaban yang sama didapatkan. Gunarti diminta datang ke DPP PDI-P untuk bertemu dengan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Hasto nantinya akan mempertemukan para petani Kendeng itu dengan Mega.

Protes pendirian pabrik Jumat (17/3/2017), menjadi hari kelima aksi petani Kendeng menolak pembangunan pabrik semen. Aksi menyemen kaki telah mencapai 50 orang.

Sehari sebelumnya, 40 petani sudah melakukan aksi menyemen kaki lebih dulu. Pada 5 Oktober 2016 lalu Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 yang mengabulkan gugatan Petani Kendeng dan mencabut Izin Lingkungan Pembangunan dan Pertambangan Pabrik PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang.

Sebelumnya pada 2 Agustus 2016 Presiden Jokowi juga menerima para petani Kendeng dan memerintahkan Kantor Staf Presiden bersama Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis dan menunda semua izin tambang di Pegunungan Kendeng.

Tim kajian lingkungan hidup strategis dalam kesimpulan awalnya menyebutkan bahwa Kawasan Cakungan Air Tanah Watu Putih di Kendeng merupakan kawasan Karst yang harus dilindungi secara lingkungan hidup dan tidak boleh ditambang.

Meski sudah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Perintah Presiden untuk memoratorium izin, namun pada 23 Februari 2017 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mengeluarkan izin lingkungan.( Lutfy Mairizal Putra)