Untuk Sementara, Operasional Pabrik Semen di Kendeng Dihentikan

Tayang: Selasa, 21 Maret 2017 07:30 WIB

Baca & Ambil Poin

Editor: Sanusi

Baca Selanjutnya: Kejagung Geledah Kantor Badan Gizi Nasional

✖

Untuk Sementara, Operasional Pabrik Semen di Kendeng Dihentikan

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Sejumlah petani dari Pegunungan Kendeng bersama sejumlah aktivis melakukan aksi memasung kaki dengan semen di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/3/2017). Aksi memasung kaki dengan semen yang telah berlangsung 8 hari terus dilakukan Petani Pegunungan Kendeng dan jumlahnya semakin bertambah menjadi 50 orang ditambah 10 aktivis dengan tujuan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan izin lingkungan Pembangunan dan Pertambangan Pabrik PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki memastikan, operasional PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, dihentikan sementara.

Baca: Petani Kendeng Tetap Mengecor Kaki di Istana

Kepastian itu disampaikan pihak perusahaan semen ketika mendatangi KSP, Senin (20/3/2017).

"Tadi pagi kami panggil PT Semen Indonesia, hadir juga pihak dari Kementerian BUMN dan Kementerian lingkungan hidup. Disepakati, PT Semen Indonesia menghentikan sementara proses penambangannya," ujar Teten, di Kantornya.

Pihak perusahaan, lanjut Teten, akan menunggu hasil Kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS) yang ditargetkan selesai pada April 2017 mendatang.

Selain sepakat menghentikan proses operasi untuk sementara waktu, perusahaan juga bersedia memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat dari aktivitas pertambangan.

"Mereka akan melakukan perbaikan terhadap jalan-jalan yang rusak akibat aktivitas alat-alat berat mereka," ujar Teten.

Keputusan ini sudah disampaikan ke masyarakat dan aktivis penolak keberadaan pabrik semen di Kendeng.

Adapun, perwakilan penolak pabrik semen itu bertemu Teten, Senin petang.

"Kami sampaikan begitu juga kepada mereka supaya mereka juga bisa berhenti menggelar aksi dan menunggu hasil KLHS," ujar Teten.(Fabian Januarius Kuwado)