TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai provinsi termuda di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki potensi ekonomi yang cukup besar.

Dari sisi lapangan usaha, 24,65 persen perekonomiannya disumbang oleh sektor pertambangan dan 18,09 persen lainnya disumbang oleh sektor pertanian.

Meskipun demikian, angka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara masih pada posisi 3,75 persen akibat pengaruh fluktuasi harga komoditas, terutama komoditas hasil tambang di pasar dunia.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja pada Selasa, 21 Maret 2017, di Kantor Presiden, Jakarta, memerintahkan kepada jajarannya untuk bersama-sama membangun Kalimantan Utara yang lebih baik.

"Saya minta momentum ini digunakan untuk menata kembali sektor-sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Utara agar ke depan bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang berdampak pada kesejahteraan rakyat di Kalimantan Utara," ujar Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan agar dilakukan hilirisasi dan pengembangan industri pengolahan hasil-hasil tambang.

Selain itu, dirinya juga meminta jajarannya untuk menghubungkan pengembangan sektor pertanian dan perkebunan dengan sektor industri pengolahan, sehingga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara menjadi lebih berkualitas.

Berkaitan dengan masalah infrastruktur, Presiden Joko Widodo meminta agar revitalisasi Bandara Juwata dan Bandara Sebatik dapat segera diselesaikan, sehingga memperlancar konektivitas antardaerah di Tanah Air.

Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus diupayakan guna memenuhi kebutuhan pasokan listrik di Kalimantan Utara.

"Saya juga minta pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan segera dilaksanakan agar rakyat di Kalimantan Utara, terutama yang memiliki industri rumah tangga mendapatkan akses listrik yang cukup untuk industri rumah tangga mereka," ucap Presiden.

Masalah air bersih juga menjadi perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Mengingat saat ini, berdasarkan data yang diterima, masih ada banyak penduduk di Kalimantan Utara yang belum mendapatkan akses air bersih.

"Ada tiga kabupaten yang angkanya masih sangat tinggi: Nunukan, Malinau dan Tana Tidung. Dan ini kita minta juga agar diperhatikan," ujar Presiden.