Tidak Perlu Rekonsiliasi Khusus Atas Peristiwa 1965

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) berharap peristiwa 65 tidak lagi menjadi beban ke depan.

Ketua PPAD, Letjend TNI (Purn) Kiki Syahnakri, mengaku setuju bila masalah itu diselesaikan melalui jalur rekonsiliasi.

Namun rekonsiliasi yang tepat menurutnya bukanlah rekonsiliasi khusus, seperti yang pernah diwacanakan pemerintah.

Kiki Syahnakri menganggap rekonsiliasi yang ideal, adalah rekonsiliasi alamiah yang sudah berlangsung selama ini.

"Menurut kami rekonsiliasi yang paling baik adalah rekonsiliasi secara alamiah, dan itu sudah trjaid sekarang, tinggal dilanjutkan dan membesarkannya," ujar Kiki Syahnakri kepada wartawan, di sela-sela acara PPAD, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (22/3/2017).

Rekonsiliasi yang berjalan selama ini antara lain penghapusan tanda di KTP mantan narapidana kasus-kasus seputar peristiwa 65, serta dikembalikannya hak-hak sipil dan politik mantan narapidana kasus komunis.

"Hak politik dan sipil mereka sudah kembali, seperti ada yang menjadi anggota DPD-RI, pejabat, dan kita juga tidak permasalahkan," ujarnya.

Menurutnya tidak perlu lagi menggelar simposium, seminar atau sejensinya, yang bisa membuat banyak pihak kembali teringat atas masa-masa kelam Indonesia di tahun 1965.

"Sudahlah inikan rekonsiliasi sudah berjalan kok secara alamiah. Itu aja kita dukung bersama," ujarnya.

"Ke depan juga kita merencanakan akan berdialog dengan mereka sisa-sisa korban yang menamakan diri dari pihak PKI. Kita akan undang mereka," katanya.