Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak mempermasalahkan adanya komisioner KPU berasal dari partai politik. Wacana tersebut berkembang dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu.

"Saya lebih cenderung memang KPU adalah perwakilan partai. Udah di-fixed-kan saja gitu. Toh kan ini tentang partai semua. Kalau mau bertengkar ada wakilnya dari eksekutif. Kayak jaman awal dulu. Itu lebih bagus," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Fahri mengatakan anggota parpol yang menjadi komisioner KPU bisa berdampak positif. Perwakilan parpol dapat saling mengawasi bila ada kecurangan.

Menurut Fahri, adanya perwakilan partai politik juga dapat meminimalisir sengketa di Mahkamah Konstitusi. Bila ada persoalan antar anggota parpol dapat diselesaikan di KPU.

"Saya punya pandangan yang lebih penting begitu. Karena toh ini adalah antara partai-partai. Sebagai elemen permanen di situ. Sehingga akan lebih fair bila partai itu mengurusi dirinya sendiri," kata Fahri.

Ia menuturkan saat ini banyak kecurigaan yang dialamatkan kepada penyelenggara pemilu. Fahri mencontohkan kasus di Pilkada DKI Jakarta. Dimana, ada masyarakat yang curiga dengan KPU karena tidak bisa memilih. Akhirnya mereka mencurigai tim Ahok maupun Anies Baswedan.

"Ya sudah suruh aja mereka urus. Ini kan kalian semua yang berkelahi. Enggak usah nyalahin orang lain," kata Fahri.