Anggota Dewan Pakar Setuju Generasi Muda Golkar Diberi Sanksi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar Golkar Mahyudin setuju tindakan Generasi Muda Golkar yang menginginkan Munaslub diberi sanksi. 

 Wakil Ketua MPR itu menilai hal tersebut merupakan tindakan pecah belah partai.

"DPP harus tegas, harus berikan sanksi, jangan dibiarkan. Saya sih lebih setuju itu diberi sanksi, sanksi itu kan bisa berupa teguran, berupa pemberhentian," kata Mahyudin di kediaman Agung Laksono, Jakarta, Minggu (26/3/2017).

 Mahyudin meengatakan aspirasi Generasi Muda Golkar itu adalah hal yang biasa. Tetapi, suara tersebut tidaklah mayoritas di tubuh Golkar.

 "Saya kira sih biasa, tapi kalau menurut aturan sendiri, rasanya mayoritas kader Golkar solid tidak ada yang menginginkan untuk Munaslub tersebut. Apalagi kita kan Golkar biasa saja jatuh bangun tuh, dinamika Partai Golkar," kata Mahyudin.

 Mahyudin mencontohkan Golkar pernah mengalami hak serupa era Akbar Tandjung terkait kasus Bulog Gate. Akbar sempat menjadi tahanan dan didakwa bersalah.

"Dulu tidak ada tuh kita berpikir Munaslub, apalagi sekarang kan masih jauh lah, untuk munaslub itu kan harus ada sebab, ada syarat, sebabnya belum memadai, syaratnya tidak terpenuhi, jadi tidak mungkin ada Munaslub," kata Mahyudin. 

Sebelumnya, Generasi Muda Partai Golkar mengalami keresahan dengan bergulirnya kasus e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kasus tersebut juga menyeret nama Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

"Suasana yang berkembang di masyarakat tidak menguntungkan Golkar, Golkar seperti jadi bulan-bulanan identik dengan Golkar dan ketum, tidak kondusif menghadapi event politik," kata Politikus Muda Golkar Ahmad Doli Kurnia di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (23/3/2017).

Doli menuturkan agenda politik terdekat yakni verifikasi parpol serta pilkada serentak 2018. Doli menuturkan Golkar tidak memiliki waktu banyak untuk menghadapi pemilu 2019.

"Kami merasa terganggu. Hakim saja mengatakan ke saksi apakah proyek e-KTP punya Golkar. Saya kira bukan hal baik ke kita," kata Doli.

Doli mencontohkan kasus kekurangan blanko membuat masyarakat mempresepsikan kasus e-KTP Partai Gokkar. Ia meminta pihak-pihak di internal Golkar sadar mengenai realitas di lapangan.

"Kami terus melakukan pertemuan, kemudian berkomunikasi dengan dewan kehormatan, pakar dan pertimbangan, serta senior Golkar seperti Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla juga ke Setya Novanto," kata Doli.