TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Agama dan politik adalah dua hal yang saling mempengaruhi menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin.

Ia menganggap salah satu pengaruh agama untuk politik adalah untuk memberikan pembenaran.

Ma'ruf Amin yang juga merupakan Rais'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menduga pernyataan Presiden Joko Widodo soal pemisahan agama dan politik adalah pemahaman akan agama yang bertabrakan dengan masalah kenegaraan sehingga menimbulkan masalah.

"Mungkin yang dimaksud oleh presiden itu paham-paham yang bertabrakan, sehingga menimbulkan masalah. Tetapi kalau tidak ada pembenaran dari agama bagaimana? (idealnya) Agama, negara, Pancasila itu saling menopang, saling menguatkan," ujar Ma'ruf Amin kepada wartawan di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2017).

Baca: Jokowi Minta Politik Dipisahkan dengan Agama

Baca: Romahurmuziy: Agama dan Politik Ibarat Saudara Kembar

Ia tidak menampik ada sebagian kelompok agama yang menganggap paham keagamaannya bertentangan dengan Pancasila, sehingga Pancasila menurut mereka tidak layak menjadi ideologi negara.

Kemudian ada juga kelompok sekuler yang mempersempit peran agama dala kehidupan, termasuk dalam kehidupan bernegara.

"Orang yang kemudian juga mendeligitimasi agama, sehingga agama itu tidak boleh ikut memberikan kontribusi dalam kehidupan," ujar Ma'ruf Amin.

"Padahal itu musti ada penguatan. Kalau tidak akan terjadi konflik yang berkepanjangan, tidak bisa terpisahkan, karena (agama dan politik) itu saling menguatkan, tapi bukan dalam artian agama yang radikal," dia menambahkan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada saat meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/3/2017), Presiden mengatakan "Dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik." Hal itu diperlukan antara lain untuk menghindari gesekan antar kelompok.