TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat sosial Benny Susetyo menegaskan independensi dan kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak bisa diganggu gugat demi terlaksananya pemilu yang jujur, adil, bebas dan rahasia.

Hal itu disampaikan Benny menanggapi wacana masuknya unsur partai politik (parpol) dalam keanggotaan KPU.

"Kalau sekadar wacana untuk mencari opsi pilihan enggak ada masalah. Prinsip kita menjaga independensi KPU sebagai wasit agar adil. Dan ini enggak boleh dikorbankan," kata Benny dalam program Satu Meja di Kompas TV, Senin (27/3/2017).

Ia pun mengibaratkan pemilu sebagai pertandingan. Benny menambahkan, dalam sebuah pertandingan mustahil bila pemain merangkap sebagai panitia penyelenggara.

Sebab jika hal itu terjadi, KPU selaku penyelenggara pemilu akan dimasuki kepentingan politik pragmatis.

Karena itu dia berharap wacana keanggotaan KPU dari parpol dibatalkan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu.

Ia pun menilai usulan tersebut muncul karena ada beberapa pihak di DPR yang tidak puas dengan hasil seleksi calon komisioner KPUdan Bawaslu.

"Ini kan soal tawar menawar. Ada ketidakpuasan. Ketidakpuasan saat seleksi ada calon yang enggak lolos. Ini kan banyak klaimnya," papar Romo Benny.

"Tapi bagaimanapun juga pemain dan penyelenggara tak bisa jadi satu. Orang yang jadi wasit sekaligus jadi penyelenggara sekaligus pemain, yang terjadi tak netral. Kalau mau kembali ke demokrasi butuh proses. Tak mungkin tidak dipisahkan," lanjut dia.

Penulis: Rakhmat Nur Hakim