TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Detasemen Khusus Antiteror 88 Mabes Polri akan diterjunkan untuk melakukan penjagaan saat aksi unjuk rasa 313 hari ini.

Densus 88 ikut dikerahkan untuk mencegah adanya kemungkinan penyusupan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Kalau disusupkan, diduga ada penyusupan teror, itu juga diantisipasi. Itu sudah dilakukan oleh Densus 88 jadi sudah ada kegiatan-kegiatan deteksi dini terhadap potensi kerawanan teror,"ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar.

Menurut Boy, pengamanan yang sifatnya terbuka juga dilakukan. Kegiatan deteksi dini yang berguna untuk mengantisipasi serangan teror juga terus dilakukan. "Tapi tentu kita tidak bisa sampaikan secara terbuka karena tentu juga itu lebih bagus menjadi konsumsi petugas saja," katanya.

Aksi demonstrasi adalah hal yang dilindungi undang-undang. Sebagai aparat, Polri siap mengamankan kegiatan tersebut. Boy juga mengaku bahwa pihak kepolisian telah berkomunikasi dengan beberapa peserta aksi.

"Sebuah kewajiban bagi kepolisian untuk memberikan pelayanan pengamanan kepada masyarakat yang berunjuk rasa itulah yang kita lakukan dalam dua hari ini, sudah komunikasi," jelasnya.

Kepada peserta aksi, Polri mengimbau agar tidak melakukan tindakan anarkis karena akan merugikan dan menghambat kegiatan masyarakat lainnya. Lalu kepada masyarakat di luar massa aksi, Polri mengingatkan agar tidak perlu khawatir atas kegiatan aksi tersebut.

"Masyarakat tidak perlu takut. kepolisian dibantu ada dari unsur TNI, Satpol PP, Polda, untuk mengamankan kegiatan," ujarnya.

Sementara itu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan menyatakan hingga Kamis (30/3) sore terdata baru 2.500 orang yang akan ikut aksi 313. Gelombang massa dari luar daerah diperkirakan akan terus berdatangan hingga hari ini.

"(Jumlah massa) masih kami dalami, kalau pemberitahuan ada 20.000 tapi demikian kami mendalami sampai sekarang sesuai info yang kami dapat baru ada 2.500," kata Iriawan.

Iriawan menduga arus massa yang cukup besar datang dari Bogor, Jawa Barat. Mulai sore hingga malam ribuan anggota Polri mulai disiagakan di Istana Merdeka, Masjid Istiqlal, dan titik lainnya yang akan dilalui pengunjuk rasa.

"Perkembangan malam ini tentu kami minta masukan dari masing-masing wilayah di mana ada massa," kata Iriawan.

Aksi besok akan dimulai dari salat Jumat di Masjid Istiqlal, lalu massa berjalan kaki ke Istana Merdeka untuk menyampaikan aksi.

Iriawan mengatakan massa akan dibatasi radius 500 meter dari gerbang Istana. Aksi hanya diperbolehkan hingga pukul 18.00.

"Hingga pagi hari kami monitor, kalau jalan kaki dari Istiqlal itu kan dekat, tujuannya ke Istana. Jalur ke kiri, Thamrin-Sudirman kami melarang karena mengganggu ketertiban umum," kata Iriawan.

PNS Dilarang

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono melarang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengikuti aksi 313 atau aksi 31 Maret 2017.

Sumarsono mengatakan, PNS memiliki kode etik untuk tetap menjaga netralitas. Ia meminta masyarakat agar melaporkan PNS yang hadir dalam aksi tersebut. Sumarsono berjanji langsung memberikan sanksi tegas kepada PNS yang ikut dalam aksi.

"Laporkan kepada saya, dipotret, besoknya terima peringatan keras. Saya janji 100 persen enggak ada PNS ikut. Kalau ada, kirim ke saya. PNS ada etika, bukan hanya pibadi, 24 jam enggak boleh ikut poltik," ujar Sumarsono.

Kendati demikian, ia mempersilakan warga selain PNS DKI jika ingin mengikuti aksi. Menurut Sumarsono, hal tersebut merupakan hak setiap warga negara.

Namun, dia meminta agar aksi tetap dilaksanakan dengan kondusif. Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk sistem keamanan.

Ada 1.500 petugas dari Satpol PP yang diturunkan untuk pengamanan saat aksi berlangsung.

"Dari Pemda DKI, kami kirimkan pasukan satpol PP 1.500, ada damkar dan dishub. Pelayanan kesehatan 24 jam," ujar Sumarsono.(tribunnews/denis/abdul qodir)