TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) akan menjadi gerakan nasional di 2017.

Setiap kepala daerah diwajibkan untuk menetapkan satu fokus pengembangan potensi wilayahnya.

Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, Presiden Joko Widodo memberikan instruksi langsung kepada 19 Kementerian dan Lembaga untuk mendukung program-program yang dijalankan Kemendes PDTT.

Terutama untuk mendukung pengembangan Prukades dengan memberikan afirmasi seusai dengan bidang kementerian masing-masing.

"Salah satu contoh Prukades yang sudah berhasil itu di Dompu, kepala daerahnya menetapkan fokus pada produksi jagung. Kemudian kementerian pertanian turun mengafirmasi untuk memberikan bibit, sekarang produksi jagungnya sudah mencapai 250 ribu ton, sebelumnya tidak ada sama sekali," kata Eko dalam keterangan yang diterima, Sabtu (1/4/2017).

Eko mengatakan, Dompu hanyalah satu dari 24 kabupaten yang sudah berhasil dalam uji coba Prukades.

Dari 24 kabupaten tersebut, hasil dari rata-rata uji coba berlangsung baik, sehingga tahun ini sudah ditetapkan bahwa prikades akan diperluas ke seluruh kabupaten di Indonesia.

"Prukades ini akan dijadikan program dan gerakan nasional, kepala daerah silakan pilih fokus pengembangannya, nanti sesuai instruksi presiden ada 19 kementerian dan lembaga yang akan terjun untuk mempercepat program," kata Eko.

Menurutnya, setiap desa sapat memilih fokus pengembangan apakah akan masuk ke bidang pertanian, kelautan, atau pariwisata.

Selain Dompu, Sulawesi Utara telah menetapkan prukadesnya di bidang pariwisata.

Merespon usulan itu, pemerintah pusat melalui Kemendes PDTT dan Kementerian Perhubungan memberi afirmasi berupa pembukaan lima jalur penerbangan langsung (direct flight) ke luar negeri.

"Dalam waktu dekat juga kami akan ke Pandeglang untuk merayakan panen kerapu di sana, salah satu prukades yang fokus di bidang kelautan," kata Eko.

Dirinya berharap ke depannya masyarakat desa tidak hanya bergantung kepada dana desa, melainkan berdaya melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes) sebagai pengembangan dari dana desa.

"Saya membayangkan, suatu hari nanti dana desa kalau bisa jangan jadi sumber pemasukan utama desa, kadi harus ada income lain dari kemajuan Bumdes," kata Eko.