TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar rapat pimpinan membahas terpilihnya Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua DPD.

OSO masih berstatus Wakil Ketua MPR unsur DPD. "Rapim ini kita membahas kegiatan kegiatan MPR kedepan, dan juga ada pembahasan terkait OSO yang terpilih menjadi ketua DPD RI," kata Wakil Ketua MPR Mahyudin.

Pelantikan pimpinan DPD yang baru oleh Mahkamah Agung (MA) kemudian menuai pro kontra dari berbagai kalangan. Kemarin, pimpinan DPD RI versi Oesman Sapta Odang (OSO) mulai melakukan rapat.

Dari pantauan Tribunnews.com, ruang kerja GKR Hemas ternyata sudah terkunci. Hal yang menarik dari semua ruangan pimpinan DPD RI, hanya milik GKR Hemas saja pintu ruangannya dihalangi oleh pot tanaman.

Papan nama ruang kerja GKR Hemas sebagai pimpinan DPD RI pun sudah dicopot. Pemandangan itu berbeda dengan ruangan milik mantan Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dan Mohammad Saleh.

Jika dipantau secara seksama dari pintu kaca luar, di dalam ruang kerja GKR Hemas juga dihalangi pot tanaman. Sehingga orang yang berada di luar tidak bisa mengintip isi ruangan tersebut.

Semua ruangan mantan pimpinan DPD RI pun terkunci. Namun penjagaan di lorong ruang kerja pimpinan tidak terlihat ketat.

GKR Hemas menegaskan tidak terima dengan pimpinan DPD RI yang baru milik Oesman Sapta Odang. Karena Hemas merujuk dari rapat paripurna DPD RI yang tidak memenuhi anggota.

GKR Hemas mengklaim terdapat 70 anggota DPD yang menilai apat paripurna kemarin ilegal. Ia mengaku banyak menerima masukan dari kelompok masyarakat sipil yang mempertanyakan legalnya pelantikan tersebut.

Dalam rapat paripurna pelantikan Pimpinan DPD kemarin, diikuti 56 senator. Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Suwardi melantik Oesman Sapta Odang (OSO), Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.

Pada rapat tersebut berlangsung cepat dan lancar tanpa diwarnai perdebatan. Terlihat banyak anggota DPD yang tidak hadir. Tetapi, pimpinan rapat menilai hal itu tidak melanggar aturan.