MA Tidak Urusan Proses Pemilihan Pimpinan DPD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Itu urusan DPD, masalah dampak itu bukan lagi urusan kami."

Hal itu dijelaskan oleh Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi yang menjawab mengenai dampak yang akan timbul ketika DPD mengubah tata tertib.

Tata tertib yang dimaksud adalah tata tertib No 1 Tahun 2017 yang mengatakan bahwa pimpinan DPD hanya 'berusia' 2,5 tahun dan digantikan dengan Tata Tertib No 3 Tahun 2017 bahwa pimpinan DPD menjalankan masa jabatan selama lima tahun.

"Ketika ada pemilihan ketua baru dari Pimpinan DPD, Ketua Mahkamah Agung bertugas menyumpah pimpinan yang baru," jelasnya saat konfrensi pers di Gedung MA, Jakarta, Kamis (6/4/2017)

Hal yang sama, menurut dia, yang kemudian pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung saat M Saleh dan GKR Hemas serta pimpinan DPR lainnya disumpah usai tertangkapnya Irman Gusman.

"Kami tidak urusan rumah tangga DPD. Itu urusan DPD," kata dia.