TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia prihatin atas serangan militer oleh Amerika Serikat (AS), yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Hal itu ditegaskan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Arrmanatha Nasir.

"Indonesia prihatin atas serangan unilateral oleh pihak manapun, termasuk penggunaan rudal Tomahawk, dalam merespons tragedi serangan senjata kimia di Suriah," ujar Arrmanatha Nasir, di kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2017).

Serangan tersebut dilancarkan pagi tadi, ke landasan udara Shayrat, yang lokasiya tidak jauh dari Homs.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sudah mengklarifikasi bahwa dalam serangan tersebut sebanyak 59-60 rudal Tomahawk diluncurkan.

Donald Trump juga mengklarifikasi bahwa landasan tersebut dijadikan target serangan, karena lokasi itu diduga menjadi lokasi strategis dari kelompok yang menggunakan senjata kimia, yang menyebabkan jatuhnya korban sipil.

Arrmanatha Nasir menegaskan Indonesia sampai saat ini masih meyakini konflik yang sudah berlangsung sekitar enam tahun di Suriah itu, bisa diselesaikan dengan dialog dan pendekatan politik. Indonesia percaya konflik tersebut bisa diselesaikan tanpa kekerasan.

"Dengan penekanan kepada semua pihak untuk menahan diri, menghentikan seluruh tindak kekerasan, menghormati dan melindungi HAM, menyelesaikan konflik melalui perundingan dan diplomasi," ujarnya.

"Menlu (Retno LP. Marsudi) telah terus berkordinasi dengan perwakilan tetap kita di PBB, intinya Indonesia terus mendorong dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah agar situasi di Suriah dapat diselesaikan," katanya.