TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi NasDem menilai wacana pemindahan ibukota sudah menjadi kebutuhan. Sekretaris Fraksi NasDem Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan Jakarta sebaiknya hanya berstatus pusat bisnis.

"Keadaan yang sudah sangat penuh di Jakarta sehingga harus dipindahkan. Biarkan pusat pemerintahan saja yang pindah," kata Syarif di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Syarif menilai ibukota harus dipindahkan keluar Pulau Jawa. Menurutnya, tak perlu lagi kajian ibukota dipindahkan ke Semarang atau kota-kota di Pulau Jawa. Sebab, provinsi di Pulau Jawa tergolong maju dengan pertumbuhan yang pesat.

Anggota Komisi V DPR itupun sependapat dengan usulan Presiden pertama RI Soekarno yang menginginkan ibukota pindah ke Kalimantan.

"Kalimantan Tengah Palangkaraya terutama kan itu berada di tengah-tengah jadi kalau ada perang atau apa pun bisa aman, saya kira itu yang dilihat oleh Presiden Soekarno yang menjadi pertimbangan," ujar Syarif.

Syarif berharap Presiden Joko Widodo dapat segera menyelesaikan kajian mengenai pemindahan ibukota.

"Periode selanjutnya entah itu Jokowi lagi atau siapapun sudah menjalankan kajian tersebut, harus segera diimplementasikan lah," kata Syarif.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa kajian pemindahan ibukota baru akan selesai tahun 2019 mendatang.

"2019 mungkin penetapannya saja," ujar Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4/2017).

Bambang mengatakan bahwa ada beberapa opsi daerah yang memungkinkan untuk dijadikan ibukota.

Namun, kata Bambang, opsi yang paling memungkinkan yaitu Pulau Kalimantan lantaran tidak memiliki kerawanan gempa.