TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bendahara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Luthfie Hakim, menuntut penyidik Bareskrim Polri mengembalikan buku tabungan.

Ini dilakukan agar dana itu dapat dicairkan untuk kepentingan umat.

Penyidik Bareskrim Polri menyita buku tabungan itu karena diduga ada aliran dana GNPF terhadap kelompok radikal Negara Islam Irak dan Syria (ISIS).

Luthfie menjelaskan sudah selama lebih dari sebulan buku tabungan yang khusus menampung dana dari umat untuk umat itu ditahan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.

Dia merinci uang yang ada di buku tabungan itu berkisar di angka Rp 3 miliar.

Uang itu masih berkisar di angka tersebut walaupun ada sejumlah pengeluaran.

"Alasannya karena masuk dalam pokok perkara," tuturnya ditemui di Jakarta, Minggu (16/4/2017).

Secara khusus, dia mengaku sudah menghubungi Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menanyakan pengembalian buku tabungan itu.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu pun sudah memberikan 'lampu hijau'.

"Saya sudah menghubungi pucuk tertinggi di kepolisian. Dan jawabannya dia mengiyakan, tapi entah kenapa di penyidik belum mengeluarkan," kata dia.

Akibat penyitaan buku tabungan itu, GNPF-MUI tidak bisa berbuat apa-apa.

Sehingga untuk kegiatan aksi, GNPF tak bisa menyalurkan dana.

Selain memohon kepada penyidik Bareskrim agar buku tabungan itu dikembalikan, GNPF, kata dia, sudah meminta pihak bank agar membukakan rekening baru, tetapi bank tidak berani.

"Katanya takut diproses pihak kepolisian. Kami sudah berusaha maksimal, Senin (17/4), kami akan tanyakan lagi ke Bareskrim," tambahnya.